Pemerintah memberi lampu hijau untuk merevisi UU ITE atau UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika dilakukan, perlu ada moratorium kasus pelanggaran ITE di pengadilan.
"Bagaimana dengan kasus UU ITE yang lagi berjalan di pengadilan? Kita mau dorong moratorium," kata Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto dalam wawancara dengan detikINET, Selasa (16/2/2021).
Penghentian sementara kasus UU ITE ini menurut Damar bisa lewat kebijakan dari pemerintah untuk mengerem. Bisa juga dari MA sebagai commemorative justice.
Terkait komunikasi SAFEnet dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Damar mengatakan ada sinyal positif untuk bertemu. SAFEnet siap berdialog.
"Ayo, SAFEnet siap diajak dialog, kita akan jelaskan dampak UU ITE selama ini," ujarnya.
Langkah pemerintah yang kini mengarah ke revisi UU ITE diakui Damar mengagetkan juga, namun disambut positif. Sebabnya desakan dari SAFEnet selama ini tetap membuat pemerintah bergeming.
"Tapi kalau dilihat konteksnya, Indonesia memang menjadi sorotan karena Indeks Demokrasi menurut The Economist Intelligence Unit (EIU) jatuh lebih buruk dari 2006," pungkasnya.
Berikut pasal karet UU ITE yang perlu direvisi menurut SAFEnet karena multitafsir dan menimbulkan dampak sosial:
1. Pasal 26 Ayat 3 tentang Penghapusan Informasi Tidak Relevan. Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.
2. Pasal 27 Ayat 1 tentang Asusila. Rentan digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online
3. Pasal 27 ayat 3 tentang Defamasi. Rentan digunakan untuk represi ekspresi legal warga, aktivis, jurnalis/media, dan represi warga yang mengkritik pemerintahan, polisi, dan presiden.
4. Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian. Rentan jadi alat represi minoritas agama, serta warga yang mengkritik presiden, polisi, atau pemerintah.
5. Pasal 29 tentang Ancaman Kekerasan. Rentan dipakai untuk mempidana orang yang mau melapor ke polisi.
6. Pasal 36 tentang Kerugian. Rentan dicuplik untuk memperberat hukuman pidana defamasi.
7. Pasal 40 Ayat 2 (a) tentang Muatan yang Dilarang. Rentan dijadikan alasan untuk mematikan jaringan atau menjadi dasar internet shutdown dengan dalih memutus informasi hoax.
8. Pasal 40 Ayat 2 (b) tentang Pemutusan Akses. Pasal ini bermasalah karena penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan.
9. Pasal 45 Ayat 3 tentang Ancaman Penjara tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena dibolehkan penahanan saat penyidikan.
https://maymovie98.com/movies/iron-girl-ultimate-weapon/
Zyrex Confidante, Laptop Berprosesor Qualcomm Pertama di Indonesia
- Qualcomm pertama merilis platform 'Always On, Always Connected' untuk laptop sejak 2018, namun baru kali ini ada yang merilis perangkat berbasis platform tersebut di Indonesia.
Perangkat tersebut adalah Zyrex Confidante, yang menggunakan Snapdragon 850 Mobile Compute Platform, dengan sistem operasi Windows on Snapdragon, alias Windows 10 yang didesain untuk chip ARM.
"Ini adalah perangkat komersial pertama di Indonesia yang menggunakan platform 'always on always connected' PC di Indonesia," ujar Shannedy Ong, Country Director Qualcomm Indonesia dalam acara peluncuran yang digelar virtual, Selasa (16/2/2021).
Perangkat ini dijanjikan bakal bisa selalu menyala dan terkoneksi ke internet. Pasalnya Confidante mempunyai slot SIM card yang membuatnya bisa terhubung dengan jaringan 4G LTE, dan tak terpaku pada koneksi internet lewat WiFi.
"Dengan laptop Zyrex Confidante anda dapat beraktivitas seharian tanpa terganggu, satu laptop yang selalu On dan setia menemani Anda," kata Timothy Siddik, CEO Zyrex dalam acara yang sama.
Snapdragon 850 Mobile Compute Platform yang dipakai mempunyai delapan core dengan kecepatan sampai 2,96 GHz dan GPU Adreno 630. RAM-nya berkapasitas 8GB dan storage 128GB.
Confidante kalau dilihat dari bentuknya sebenarnya lebih pas disebut sebagai tablet yang punya kickstand dan bisa dipasangi cover yang juga berfungsi sebagai keyboard.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar