Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi sinyal tak setuju dengan rencana pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN Karya di bidang infrastruktur. Sebab, ia menganggap rencana itu berpotensi menghilangkan kompetisi perusahaan ketika lelang proyek.
Padahal, menurut Basuki, kompetisi pada tahap lelang proyek merupakan hal yang masih perlu dilakukan agar penggarapan proyek dikerjakan oleh perusahaan terbaik. Hal ini merujuk pada proposal perencanaan proyek yang diberikan oleh masing-masing perusahaan karya.
Sementara bila para perusahaan pelat merah karya digabung dalam kebijakan holding, maka bukan tidak mungkin ketika ada proyek yang akan perlu dibangun langsung diserahkan ke mereka.
"Ya untuk apa holding itu? Kalau sudah holding, yang lain tidak boleh tender. Sekarang kita punya delapan perusahaan karya, kalau mereka di-holding jadi satu, tinggal tiga yang bisa ikut tender," ujar Basuki, Rabu (4/12).
Di sisi lain, ia juga khawatir bila keberadaan holding karya nantinya turut mempersempit perusahaan konstruksi swasta untuk menggarap proyek. "Iya itu juga, tapi di luar tender jadi sedikit, sehingga kompetisinya semakin tidak ada," jelasnya.
Selain holding berdasarkan jenis usaha, Menteri BUMN Erick Thohir sempat melempar wacana bahwa akan membentuk subholding. Penggabungan perusahaan ini dilakukan sesuai sektor lini bisnis dari masing-masing BUMN.
Terkait ini, Basuki menyatakan ingin mendengar lebih dulu kajian dari Erick. "Saya belum tahu sih subholding itu seperti apa, apakah akan satu jenis, misalnya yang bangun hotel semua (disatukan). Nanti tanya Pak Menteri BUMN," katanya.
Sementara menurut Erick, ia ingin mengubah konsep superholding menjadi subholding sesuai fokus unit usaha. Contohnya, PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV tidak akan dijadikan superholding, namun dibagi berdasarkan fungsinya.
"Misalnya Pelindo I, II, III, IV itu apakah akan dibagi berdasarkan pelabuhan peti kemas, pelabuhan curah cair dan sebagainya. Tidak berdasarkan regional, nanti akan jadi kanibal-kanibal juga," jelasnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga menyatakan pembentukan holding BUMN Karya terancam gagal, meski tinggal menunggu persetujuan konsep tinggal menunggu restu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, kementerian tengah mengkaji ulang rencana pembentukan holding.
"Soal holding untuk Karya, sepertinya lagi dikaji, kemungkinan kecil untuk (BUMN) Karya di-holding. Ada banyak pertimbangan, nanti akan dicari model bisnis terbaik untuk sinergikan para perusahaan Karya ini. Pokoknya sampai sekarang masih kemungkinan kecil," kata Arya.
Sri Mulyani Ungkap BUMN Pertanian Rentan Bangkrut
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertanian dan aneka industri rentan bangkrut. Informasi tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR pada Senin (2/12).
Pernyataan itu berdasarkan Z-Score yang terbagi dalam tiga kategori. Pertama hijau yang berarti aman dengan skor lebih dari atau sama dengan 2,9 untuk manufaktur dan lebih dari atau sama dengan 2,6 bagi sektor non manufaktur.
Kedua, kategori waspada yang diwakili dengan warna kuning dengan skor di rentang 1,23-2,9 untuk manufaktur dan 1,1-2,6 untuk non manufaktur.
Ketiga, kategori distress atau darurat yang diwakili oleh warna merah dengan skor kurang dari 1,23 untuk sektor manufaktur dan kurang dari 1,1 untuk non manufaktur.
"Ada dua kelompok BUMN yang masuk kategori distress (darurat) yaitu aneka industri dan pertanian," katanya, Senin (2/12).
Ia merincikan Z-score sektor aneka industri sebesar 0,0 dan sektor pertanian -0,4. Artinya, kedua sektor berisiko gulung tikar.
Sri Mulyani menerangkan, saat ini, terdapat 9 BUMN yang masuk dalam sektor aneka industri. Terpantau kesembilan perusahaan pelat merah itu mengantongi Z-Score merah.
Kesembilan BUMN itu meliputi, PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan nilai Z-Score -0,84, PT Pindad (Persero) Z-Score 1,02, PT Industri Kereta Api (Persero) Z-Score 0,92, dan PT Barata Indonesia (Persero) Z-Score 0,83.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar