Corona di Indonesia per hari ini menembus angka 500 ribu kasus. Sebelas hari berlalu dari 450 ribu kasus hingga hari ini mencatat 502.110 kasus.
Beberapa hari lalu, Indonesia mencatat rekor kasus COVID-19 baru sebanyak 5.444 kasus per 13 November. Penambahan kasus kala itu menjadi yang tertinggi usai sebelumnya rekor kasus baru terjadi di 8 Oktober sebanyak 4.850 kasus.
Bahkan, per Minggu (22/11/2020) kasus harian Corona Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN dengan mencatat 4.360 kasus. Kasus baru yang terus mencatat angka tinggi, apakah tandanya Indonesia sudah mencapai puncak Corona?
Kepala Departemen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Dr dr Tri Yunis Miko Wahyono menyebut secara nasional Indonesia sudah mencapai salah satu puncak Corona saat menyentuh 5 ribu kasus.
"Secara nasional juga masih meningkat, tambahan kasusnya sampai 5 ribu, penambahan yang terbanyak adalah harinya 5 ribu kasus," tegas Miko saat dihubungi detikcom Senin (23/11/2020).
"Artinya puncak terbanyaknya sudah ada, tetapi itu bukan satu-satunya, mungkin akan ada lagi," lanjut Miko.
Namun, tidak bisa diartikan kasus COVID-19 di Indonesia akan segera menurun. Miko menyebut kemungkinan akan ada puncak-puncak lainnya atau catatan rekor kasus COVID-19 di beberapa waktu mendatang.
Pasalnya, menurut Miko, penanganan COVID-19 di Indonesia hingga saat ini masih memiliki banyak catatan. Salah satu yang ditekankan adalah tracing dan isolasi kasus COVID-19.
Selain itu, PSBB lokal yang diterapkan pun menurutnya cenderung tidak efektif, termasuk kedisiplinan masyarakat dalam menjalani protokol COVID-19. Ia menegaskan, wabah COVID-19 yang dihadapi saat ini perlu partisipasi dari semua pihak termasuk masyarakat.
"PSBB lokal tak efektif, semua harusnya ikut berpartisipasi melaksanakan protokol COVID-19. Kalau begitu saya yakin kasus COVID-19 baru menurun," pungkasnya.
https://tendabiru21.net/movies/koboy-kampus/
Libur Akhir Tahun Dikurangi? Risiko COVID-19 Tetap Tinggi Saat Pilkada
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta libur panjang di akhir tahun dipotong. Belajar dari pengalaman, klaster baru Corona yang sering muncul seusai liburan panjang di beberapa waktu lalu, seperti lebaran dan Hari Kemerdekaan RI.
"Yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama hari raya Idul Fitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/11/2020).
Seberapa besar dampak jika libur panjang ini dipotong?
"Jika liburan ini dipotong memang ada dampaknya, tapi itu tidak terlalu signifikan kalau lainnya (kegiatan) seperti pilkada itu diperbolehkan juga," jawab ahli epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman, saat dihubungi detikcom, Senin (23/11/2020).
Dicky menegaskan tidak hanya libur panjang seperti akhir tahun nanti yang bisa berdampak besar pada peningkatan kasus COVID-19. Tetapi, bisa dipengaruhi oleh dua faktor yang kerap muncul karena libur panjang.
"Tidak hanya libur panjang, mau akhir tahun, pasca lebaran, atau pasca hari kemerdekaan dulu. Itu semua akan berdampak karena ada pergerakan manusia, ada interaksi manusia, yang 2 hal ini menjadi faktor yang bisa memperparah," kata Dicky saat dihubungi detikcom, Senin (23/11/2020).
"Atau sebaliknya, jika kurang mobilitasnya (pergerakan) atau interaksinya, itu akan memperkuat pengendalian pandemi," lanjutnya.
Apakah imbauan pemotongan libur panjang sudah benar?
Dicky juga mengatakan, imbauan yang usulkan presiden terkait pengurangan libur akhir tahun adalah keputusan yang benar. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa di bulan Desember itu banyak kegiatan yang memungkinkan terjadinya mobilitas dan interaksi massa, di antaranya kegiatan yang dilakukan saat natal dan pilkada.
"Jadi imbauan dari presiden ini benar. Tapi mohon juga beliau harus mengetahui bahwa tidak hanya libur panjang. Di Desember itu potensi yang melibatkan mobilitas dan interaksi manusia itu ada pilkada, natal (kegiatannya), libur panjang akhir tahunnya, bisa jadi ada reuni atau demo. Itu semua sama, tidak bisa dibedakan," jelas Dicky.
"Dan harus dipahami bahwa pengendalian pandemi kita ini belum begitu baik, sehingga segala bentuk yang melibatkan mobilitas massa ini tidak bisa dibenarkan atau masuk ke kategori aman," imbuhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar