Merebaknya virus Corona membuat masker dicari banyak orang demi melindungi diri agar tak tertular. Tak heran bila produk kesehatan tersebut laris-manis selama masa pandemi COVID-19 hingga menyambut masuknya era kebiasaan baru (new normal).
Tidak sedikit orang yang memanfaatkan fenomena tersebut sebagai peluang bisnis. Modal tak jadi soal, sebab dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha tersebut bisa dibilang minim.
Seperti yang dilakukan oleh Raihan Abiyan Fattah. Dia memulai bisnis produk masker dengan modal kurang dari Rp 5 juta. Dia merogoh kocek tersebut menggunakan dana pribadinya.
"Kemarin modalnya nggak sampai Rp 5 juta, modal sendiri, (pakai) tabungan," kata Founder Masker Rupa Nusa itu kepada detikcom, Minggu (12/7/2020).
Lanjut dia, proses produksi dilakukan oleh jasa konveksi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Begitu masker selesai diproduksi akan dikirim kepada dirinya.
Saat ini, lanjut dia, proses distribusi masih dilakukannya seorang diri tanpa bantuan tenaga kerja. Bisa dibilang pengeluarannya pun menjadi lebih minim karena tak perlu mengupah pekerja tambahan.
"Belum (pakai bantuan tenaga kerja). Sekarang belum sih, masih penjahitnya, penjahitnya di Tasik, di Jakartanya sendiri, buat distribusinya sendiri," ujarnya.
Ditambahkannya, bisnis ini dirintis sejak April lalu, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Lalu produknya baru dipasarkan pada 13 Mei secara online dan berlanjut hingga kini.
RI Butuh Rp 6.445 Triliun Buat Genjot Infrastruktur, Duitnya dari Mana?
Pembangunan infrastruktur membuat Indonesia jadi negara berdaya saing tinggi, bahkan bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap. Untuk merealisasikan hal itu.. Indonesia butuh dana ribuan triliun..
Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp 6.445 triliun. Anggaran ini dianggap bisa mengejar ketertinggalan stok infrastruktur tanah air dari negara tetangga di Asia Tenggara.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR Kementerian Keuangan Brahmantyo Isdijoso dalam acara webinar Prodeep Institute via webinar, Sabtu (11/7/2020).
"Berdasarkan dokumen RPJMN pemerintah melalui APBN diperkirakan mampu memenuhi 37% sisanya diharapkan dari rekan-rekan BUMN, kemudian di private (swasta)," kata Brahmantyo.
Jika dilihat secara rinci, dari total kebutuhan dana infrastruktur yang mencapai Rp 6.445 triliun ini sekitar Rp 2.385 triliun atau 37% berasal dari APBN, lalu berasal dari sektor swasta dan BUMN sekitar Rp 2.707 triliun atau 42%, sedangkan sisanya berasal dari kerja sama sebesar Rp 1.353 triliun.
Menurut Brahmantyo, ada beberapa skema alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di era new normal. Pertama, kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), penunjukan langsung BUMN, pendanaan dari private sector, dan blended finance.
Sementara Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko D. Heripoerwanto mengatakan untuk mencari alternatif pembiayaan di era new normal pemerintah akan lebih menyederhanakan proses administrasi hingga memastikan pembebasan lahan 100%.
"Saya berharap dengan kegiatan ini menjadi pengetahuan dalam strategi dan memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di era new normal," ungkap Eko.
https://cinemamovie28.com/special-female-force/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar