Vaksin Corona buatan Indonesia disebut akan diproduksi massal dan diprediksi akan tersedia di pertengahan tahun 2021 mendatang.
Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME), Prof Amin Soebandrio, mengatakan progres pembuatan vaksin di RI sudah sekitar 20 persen.
"Saat ini di kami baru mencapai sekitar 20 persen dari seluruh proses, tapi 20 persen itu adalah semacam pengembangan pondasinya," ujar Prof Amin saat dihubungi detikcom, Rabu (8/7/2020).
Dijelaskan oleh Prof Amin vaksin buatan RI telah menyelesaikan pembuatan antigennya, karena akan ditargetkan untuk menghasilkan protein rekombinan.
"Nah itu yang sudah kami selesaikan mulai dari identifikasi virusnya, kemudian identifikasi gennya, kemudian memasukkan ke dalam sel untuk diarahkan ada proses ekskresi dari protein rekombinan," tambahnya.
Sebelumnya disebutkan oleh Anggota tim komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dr Reisa Broto Asmoro, menjelaskan bahwa kemungkinan vaksin Corona COVID-19 buatan Indonesia baru akan tersedia pertengahan tahun 2021. Sejauh ini vaksin sudah melewati tujuh dari 15 tahap yang dibutuhkan.
"Dari 15 tahapan yang harus dipenuhi, saat ini calon vaksin asal Indonesia telah berhasil melalui delapan tahapan," kata dr Reisa dalam konferensi pers yang disiarkan BNPB, Selasa (7/7/2020).
"Akan menuju 7 langkah berikutnya di mana proses ini membutuhkan waktu lebih lama," lanjutnya.
Lembaga Biologi Molekular Eijkman menjadi satu dari 3 institusi yang terlibat dalam pengembangan vaksin Corona. Dua lainnya adalah PT Kalbe Farma PT Bio Farma.
Dari Rp 87,55 T Anggaran Belanja Kesehatan, Sudah 5,12 Persen Tersalurkan
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebut anggaran kesehatan untuk penanganan wabah virus Corona COVID-19 telah dikeluarkan 5,12 persen dari alokasi dana awal sebesar Rp 87,55 triliun. Ini berarti baru sekitar Rp 4,48 triliun dana untuk penanganan COVID-19 yang dikucurkan.
Dari total tersebut, paling banyak terealisasikan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 2,9 triliun. Sementara itu, sisanya tersebar di alokasi lain seperti pengadaan APD, bantuan iuran BPJS dan pengadaan alat kesehatan.
"Yang lain masih relatif rendah, terutama insentif tenaga kesehatan," sebut Kunta dalam webinar: Percepatan Pencairan Anggaran Kesehatan, Rabu (8/7/2020).
Kunta menyebut faktor rendahnya realisasi atau penyerapan dana adalah programnya yang masih terlampau baru. Terutama untuk insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan sehingga koordinasinya terlampau lama karena harus menyamakan dokumen di pusat dan daerah.
"Tapi sekarang bisa langsung verifikasi di daerah. Jadi tiap daerah akan ada verifikasi masing-masing sehingga verifikatornya banyak," terangnya.
Anggaran stimulus kesehatan untuk penanganan COVID-19 dibagi ke dalam beberapa pos. Pertama Rp3,5 triliun untuk BNPB seperti pengadaan APD, alat kesehatan, test kit, klaim biaya perawatan, mobilisasi dan logistik, karantina dan pemulangan WNI di luar negeri.
Kedua yakni tambahan belanja stimulus Rp 75 T untuk insentif nakes, santunan kematian nakes, bantuan iuran BPJS, dan belanja penanganan kesehatan lainnya. Sedangkan Rp 9,05 triliun sisanya untuk insentif pajak PPh jasa dan honor tenaga kesehatan, pembebasan PPN dan bea masuk impor alat kesehatan.
https://nonton08.com/star/wieke-widowati/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar