Komisi XI DPR RI menetapkan Doni P Joewono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk menggantikan posisi Erwin Rijanto. Doni bersama dua calon DG BI lainnya, Aida S Budiman dan Juda Agung telah menjalani serangkaian fit and proper test pada pekan lalu.
Berikut profil Doni yang resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI.
Doni memulai karier di BI pada 1991 sebagai staf direktur pengelolaan moneter. Kemudian karier Doni mulai meningkat yakni menjadi peneliti ekonomi junior direktur pengelolaan moneter, selanjutnya menjadi deputi kepala bagian direktur statistik ekonomi dan moneter.
Pada 2005-2008 Doni menjadi peneliti ekonomi kantor perwakilan BI di London. Kemudian pada 2012-2013 Doni menjadi kepala kantor perwakilan BI Solo.
Selanjutnya, pada 2015 Doni menjadi Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta dan pada 2018 Doni menjadi kepala perwakilan Kpw BI Provinsi Jawa Barat.
Doni lahir di Surabaya pada 24 Februari 1965. Ia menempuh pendidikan sarjana di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret pada 1988.
Kemudian dia melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia (UI) jurusan Administrasi dan meraih gelar master pada 2004.
Visi Misi
Dalam paparannya di fit and proper test, Doni membawakan tema Penguatan Peran BI Menuju Indonesia Maju dan Berdaya Tahan.
Dia mengungkapkan visi misi yang diusung adalah mewujudkan perekonomian Indonesia yang tumbuh tinggi, berdaya tahan, dan inklusif melalui penetapan dan pengimplementasian kebijakan yang efektif, sinergis, dan istiqomah, menuju Indonesia maju.
Ada sejumlah strategi yang akan dilakukan Doni demi mewujudkan visi dan misinya tersebut. Salah satunya mengenai elektronifikasi atau keuangan digital.
"Mengoptimalkan kebijakan sistem pembayaran Indonesia, dengan membentuk ekosistem digital yang sehat, percepatan pertumbuhan ekonomi dan menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan BI," kata Doni di Komisi XI DPR RI.
Doni menyampaikan salah satu cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah fokus memanfaatkan digitalisasi. Misalnya melalui elektronifikasi bantuan sosial, transaksi pemda, hingga sektor transportasi.
"Digitalisasi mendorong elektronifikasi bansos ini sangat efektif, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini adalah untuk mendorong ekonomi, mendorong supaya bansos betul-betul diterima dan menggerakkan ekonomi," kata dia.
Kemudian elektronifikasi pemerintah daerah juga dinilai meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Doni menuturkan, pihaknya akan mendorong digitalisasi di sejumlah daerah.
"Elektronifikasi pemda ini dapat meningkatkan PAD melalui governance dan melalui elektronifikasi, PAD bisa meningkat, transportasi juga bisa melakukan elektronifikasi di daerah-daerah. QRIS akan terus kami dorong sebagai sarana pembayaran yang terstandardisasi," jelas dia.
Pengumuman! Biaya Top Up OVO Naik Jadi Rp 1.500
Perusahaan dompet digital OVO hari ini mengeluarkan pengumuman penting buat penggunanya. Biaya top up OVO akan naik Rp 500 menjadi Rp 1.500.
Mengutip pengumuman di aplikasi OVO, Senin (13/7/2020) kenaikan tarif top up itu mulai berlaku sejak 25 Agustus 2020.
Penyesuaian tarif top up itu akan berlaku pada 19 bank dan berbagai saluran top up-nya. Baik itu melalui ATM, internet banking, SMS banking maupun mobile banking.
Berikut daftar kenaikan top up OVO di 19 bank:
- CIMB Niaga: ATM
- OCBC NISP: ATM, internet banking, mobile banking
- Danamon: ATM, internet banking, mobile banking
- BRI Syariah: mobile banking, SMS banking
- Bank BJB: internet banking, mobile banking
- Bank Mayapada: ATM, mobile banking
- Bank Muamalat: ATM, mobile banking
- Maybank: ATM internet banking, mobile banking, SMS banking
- Bank Sinarmas: ATM, internet banking, mobile banking
- Bank Mega: ATM, mobile banking
- Bank Syariah Mandiri: mobile banking
- Bank Bukopin: mobile banking
- Bank Panin: ATM
- UOB: internet banking, mobile banking
- Shinhan: internet banking
- BPD DIY: ATM, mobile banking, SMS banking
- Bank Nagari: ATM, internet banking
- Bank MAS: internet banking
- BTPN: mobile banking
https://nonton08.com/nude-model-2/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar