WhatsApp digunakan semua kalangan, termasuk para pebisnis. Namun demikian, menyusul kontroversi kebijakan baru privasi WhatsApp, sebagian dari pebisnis itu memutuskan untuk meninggalkan WhatsApp dan beralih ke layanan lain.
Fenomena itu terjadi di India, salah satu pasar terbesar WhatsApp. Data Sensor Tower menunjukkan Signal menjadi aplikasi di India yang paling banyak diunduh, 7,1 juta kali antara 5 sampai 12 Januari. Adapun download Telegram naik 40% dan WhatsApp turun 30%.
"Di sini di India, WhatsApp/Facebook telah menyalahgunakan monopoli mereka dan mengambil privasi jutaan user. Kita harus pindah ke Signal sekarang. Terserah pada kita apa akan menjadi korban atau menolak," tulis Vijay Shekhar Sherma, CEO perusahaan fintech Paytm.
Perusahaan pembayaran digital MobiKwik mengaku walau baru saja menggunakan WhatsApp untuk komunikasi bisnis, telah memutuskan pindah ke layanan Signal dan Google.
"Saya sudah tidak tersedia di WhatsApp dan menasihati eksekutif senior lain melakukan hal yang sama," kata CEO MobiKwik, Bipin Preet Singh yang dikutip detikINET dari Reuters, Sabtu (16/1/2021).
Ada lagi perusahaan PhonePe, salah satu penyedia layanan pembayaran mobile terbesar di India. CEO PhonePe, Sameer Nigam mengumumkan telah meminta 1.000 staff di perusahaannya untuk meninggalkan WhatsApp dan beralih memakai Signal.
"Kebanyakan kontak pekerjaan sudah pindah juga ke Signal. Saya pikir mereka sudah mencari alternatif beberapa lama. Ironisnya, malah Facebook sendiri yang mungkin memberi alasan orang akhirnya pindah," katanya.
Nigam mengaku sebenarnya sulit untuk meninggalkan WhatsApp yang ia nilai masih layanan pesan terbaik. Namun ia tetap teguh dengan pilihannya pindah ke aplikasi pesaing.
"WhatsApp adalah produk terbaik yang saya lihat di kategori sosial atau komunikasi. Saya percaya pada pendiri WhatsApp. Saya suka dengan kesederhanaan produk mereka. Tak pernah membayangkan pindah ke layanan lain," cetusnya di Twitter.
https://tendabiru21.net/movies/rafathar/
Xiaomi Bantah Tudingan AS sebagai Perusahaan Militer Komunis China
Pemerintah Amerika Serikat baru saja memasukkan Xiaomi dan delapan perusahaan asal China lainnya ke dalam daftar hitam karena disebut sebagai perusahaan militer milik Komunis China. Xiaomi pun membantah tuduhan tersebut.
Kementerian Pertahanan AS mengeluarkan daftar hitam terbarunya yang mengacu pada Section 1237 dari National Defense Authorization Act (NDAA) untuk tahun fiskal 1999.
Dalam keterangan resminya, Xiaomi menegaskan bahwa mereka tidak dimiliki, dikendalikan, atau terkait dengan militer China, dan bukan perusahaan militer milik Komunis China seperti yang dimaksud NDAA.
"Perusahaan akan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya," kata Xiaomi, seperti dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (16/1/2021).
Vendor ponsel terbesar ketiga di dunia ini juga mengatakan mereka selalu menuruti hukum dan beroperasi mengikuti hukum dan regulasi yang ditetapkan oleh negara tempatnya berbisnis.
Xiaomi menekankan bahwa mereka hanya menyediakan produk dan layanan untuk penggunaan sipil dan komersial.
Seperti diberitakan sebelumnya, kebijakan baru pemerintahan Donald Trump ini mengharuskan perusahaan dan investor AS untuk melepas kepemilikannya di perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar hitam pada 11 November 2021.
Hal ini dikarenakan Trump sebelumnya menandatangani perintah eksekutif pada November 2020 yang melarang entitas AS untuk berinvestasi di perusahaan yang masuk dalam daftar hitam Kementerian Pertahanan.
Masuknya nama Xiaomi ke dalam daftar ini cukup mengagetkan karena sebagian besar perusahaan yang masuk dalam daftar ini terlibat di industri seperti penerbangan, kimia, telekomunikasi, konstruksi, dan infrastruktur lainnya.
Selain Xiaomi, nama Huawei dan produsen chip SMIC juga tercantum dalam daftar ini. Tapi Huawei memang memiliki bisnis peralatan telekomunikasi yang telah lama menjadi kekhawatiran pemerintah AS.
Perlu dicatat bahwa daftar hitam ini tidak sama seperti 'entity list' yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan AS, yang melarang perusahaan AS untuk mengekspor teknologi ke perusahaan yang telah dicekal. Jadi Xiaomi masih bisa menggunakan teknologi buatan AS.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar