Kesejahteraan kru KRI Nanggala-402 menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta baru-baru ini mengungkapkan, kompensasi kesejahteraan awak kapal selam selama ini masih jauh dari kata layak. Nilainya bahkan tak cukup untuk sekadar naik ojek ke kantor.
"Kompensasi perjalanan itu per harinya masih untuk naik ojek ke kantor itu nggak cukup gitu lho," ujar Sukamta dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, dikutip Selasa (27/4/2021).
https://cinemamovie28.com/movies/ron-hoppers-misfortune/
Akan tetapi, Sukamta tak merinci berapa besaran kompensasi perjalanan yang diterima para awak kapal selama ini. Ia tak juga memberi kisaran jumlah ideal yang seharusnya diterima para awak kapal tersebut.
Lebih lanjut, Sukamta menjabarkan penyebab murahnya ongkos perjalanan yang dibayar kepada para kru kapal. Pertama, imbas dari anggaran alat utama sistem senjata (alutsista) dan kesejahteraan awak kapal yang digabung. Seharusnya, menurut Sukamta kedua pos anggaran itu dipisah.
Kedua, kecilnya anggaran untuk alutsista itu. Padahal, sambung Sukamta, biaya pengadaan dan pemeliharaan alutsista itu tidak murah, sehingga itulah yang mungkin membuat kompensasi awak kapal jadi minim. Ada anggaran yang dipotong untuk menomboki biaya alutsista tadi.
"Selama ini kan cukup enggak cukup pokoknya sekian silakan dibagi-bagi sendiri sehingga teman-teman TNI ini kesulitan untuk membagi antara kesejahteraan atau alutsista," ungkapnya.
Untuk itu, menurutnya pemisahan anggaran alutsista dan kesejahteraan awak kapal tadi begitu penting. Sebab, kesejahteraan para prajurit juga perlu terus didorong demi kepentingan bersama.
"Kesejahteraan prajurit ini tidak boleh dikorbankan untuk belanja perlengkapan alutsista karena kesejahteraan ini harus terus didorong ya," imbuhnya.
Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 milik TNI AL yang merenggut 53 nyawa prajurit itu memicu berbagai perdebatan. Salah satu yang jadi sorotan perdebatan adalah soal anggaran alutsista tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil sampai mendesak dilakukannya audit independen terhadap pengadaan alutsista. Diduga alutsista yang sudah tua atau kurang perawatan yang menjadi penyebab terjadinya kejadian nahas tersebut.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh kerja sama pengadaan alutsista, baik yang terjadi pada masa periode pemerintahan sekarang atau periode pemerintahan sebelumnya. Serta, mendesak pemerintah menghapus pihak ketiga (broker) dalam pengadaan alutsista karena memiliki risiko masalah yang tinggi pada kesiapan alutsista. Sudah seharusnya pengadaan alutsista dilakukan dengan mekanisme government to government.
Untuk diketahui, anggaran yang didapatkan oleh TNI dari Kementerian Pertahanan pada tahun anggaran 2021 ini adalah sebanyak 137,2 triliun. Adapun sebanyak Rp 42 triliun di antaranya dialokasikan kepada alutsista yang terbagi kepada anggaran pengadaan alutsista sebesar Rp 9,6 triliun dan untuk modernisasi dan pemeliharaan perawatan alutsista TNI Angkatan Laut sebesar Rp 8 triliun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar