Satgas COVID-19 kembali mengungkap banyak pekerja migran Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) membawa dokumen negatif COVID-19 ternyata positif Corona saat masuk ke Indonesia. Per 28 Desember 2020 hingga 17 April 2021, total 2.680 kasus COVID-19 ditemukan dari pemeriksaan tes swab pertama hingga kedua.
Kepala BNPB Doni Monardo mewanti-wanti sejumlah daerah yang menerima para pakerja migran untuk menerapkan karantina 5 hari dengan ketat.
"Yang kita sudah lihat mereka yang datang membawa dokumen negatif COVID-19, namun kenyataannya setelah diperiksa, swab pertama positif COVID-19. Di swab pertama terjaring 1.867 orang padahal bawa dokumen negatif COVID-19," bebernya dalam Rapat Koordinasi Satgas COVID-19, Minggu (18/4/2021).
"Kemudian dipisahkan yang negatif melakukan karantina, yang positif virus Corona COVID-19 dilakukan isolasi untuk perawatan. Setelah 5 hari, diswab lagi, ternyata yang positif corona 813 orang," lanjut Doni.
Dari 2.680 kasus COVID-19, ada 241 warga negara asing (WNA) yang masuk Indonesia. Paling banyak disumbang dari India, berikut detailnya.
India: 30 kasus
UEA: 26 kasus
Qatar: 23 kasus
Jepang: 21 kasus
Turki: 16 kasus
Sementara jumlah WNI yang dinyatakan positif Corona terbanyak dari Arab Saudi, seperti berikut.
Arab Saudi: 863 kasus
UEA: 458 kasus
Turki: 253 kasus
Malaysia: 138 kasus
Qatar: 83 kasus
Singapura: 59 kasus
Jepang: 46 kasus
Mesir: 65 kasus
Kongo: 63 kasus
Lebanon: 42 kasus
https://cinemamovie28.com/movies/maju-kena-mundur-kena/
Nah Lho! TNI Dukung Vaksin Nusantara, Tapi Harus 'Nurut' Aturan BPOM
Menanggapi riuh polemik vaksin Nusantara, TNI menegaskan, penelitian tentang vaksin tersebut bukanlah programnya. Riset dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto dengan mekanisme kerja sama.
Tanpa Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), vaksin Corona berbasis sel dendritik besutan dr Terawan Agus Putranto tersebut telah mengambil sampel darah dari sejumlah tokoh dan anggota DPR RI di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu (14/4/2021).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P menyebut, pihaknya mendukung pengerjaan vaksin dalam negeri buatan siapa pun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Namun dengan syarat, pengerjaannya sesuai persetujuan dan pengawasan lembaga pengampu, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program TNI. Namun demikian, sesuai sikap pemerintah terkait inovasi dalam negeri untuk menanggulangi COVID-19, maka TNI selalu mendukung dengan catatan, telah memenuhi kriteria BPOM," tegasnya dalam konferensi pers, Senin (19/4/2021).
Ada 3 kriteria penting yang wajib dipenuhi pengerjaan vaksin yakni aspek keamanan, efikasi atau kemanjuran, dan kelayakan. Jika sudah memenuhi syarat tersebut sesuai persetujuan BPOM, pihak TNI bersedia bekerja sama.
Turut dijelaskan, aktivitas terkait vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto bukan 'lanjutan' uji klinik dari yang pernah dijalankan sebelumnya di RS Kariadi Semarang.
Pasalnya meski disebut sudah digunakan sebagai metode pengobatan kanker, dendritik sebagai basis vaksin Nusantara masih perlu dikaji secara ilmiah, tentunya dengan prosedur yang benar.
"Ini adalah penelitian mengenai vaksin dendritik tapi tidak melanjutkan, bukan dipindahkan (dari RS Kariadi Semarang). Tapi dendritik vaksin," ujar Direktur Pelayanan Kesehatan (Diryankes) RSPAD Gatot Soebroto, Nyoto Widyoastoro, SpPD, KHOM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar