Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut pendanaan vaksin Nusantara bukan dari APBN. Dia pun tidak mengetahui pendanaan vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto itu.
Seperti diketahui, kini vaksin tengah memasuki tahap uji klinis. Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat berkunjung ke RS Universitas Sebelas Maret (UNS) di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo.
"Itu Pak Terawan yang tahu. Yang jelas bukan dari APBN," kata Muhadjir, Jumat (19/2/2021).
Menurutnya, pengembangan vaksin sudah dimulai sejak Terawan menjabat Menkes. Muhadjir pun selalu mendapatkan laporan dari Terawan.
"Saya sudah mendapat laporan Pak Terawan waktu jadi Menkes. Secara sekilas prospeknya bagus. Walaupun saya bukan ahli di bidang pervaksinan," ujar dia.
Dia berharap uji klinis tahap kedua mendapat persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika lolos uji klinis ketiga, maka vaksin Nusantara bisa menjadi alternatif untuk proses vaksinasi di Indonesia.
"Ya kan nanti uji klinis harus tahap ketiga kan. Kita doakan mudah-mudahan berhasil, dan ini suatu langkah yang bagus untuk memperbanyak alternatif-alternatif dari vaksin yang akan digunakan di Indonesia," ungkapnya.
Untuk sementara, pemerintah masih menggunakan vaksin COVID-19 Sinovac untuk vaksinasi tahap kedua. Namun ke depan, pemerintah membuka peluang agar lebih banyak vaksin yang bisa masuk ke Indonesia.
"Tahap dua masih Sinovac, kita kan mengejar waktu, pokoknya Sinovac akan terus kita gunakan sambil menunggu nanti ada vaksin Merah Putih, kemudian ada kontrak-kontrak vaksin lain, mungkin nanti AstraZeneca kemudian ada Pfizer sudah diendorse oleh Pak Menkes," ujarnya.
"Semua vaksin yang sudah mendapatkan izin edar emergency dari BPOM ya pasti kita digunakan. Kan ada namanya emergency use authorization dari BPOM," pungkasnya.
https://indomovie28.net/movies/sundown-2/
Untuk diketahui Vaksin Nusantara sudah menyelesaikan uji klinis tahap I dengan jumlah relawan yang disuntik 27 orang. Uji klinis pertama tersebut untuk memastikan keamanan dan hasilnya menurut tim peneliti sudah bagus.
Badan penelitian dan pengembangan kesehatan (Litbangkes) membenarkan bahwa riset vaksin Nusantara dibiayai kementerian Kesehatan. Selengkapnya di halaman berikut.
Cara kerja vaksin tersebut yaitu sel dendritik autolog yang diambil dari orang yang akan divaksin dipaparkan dengan antigen protein S dari SARS-CoV-2 di laboratorium. Sel dendritik yang telah mengenal antigen akan diinjeksikan ke dalam tubuh kembali. Di dalam tubuh, sel dendritik tersebut akan memicu sel-sel imun lain untuk membentuk sistem pertahanan memori terhadap SARS-CoV-2.
"Di laboratorium sel dendritik dikenalkan dengan rekombinan dari virus SARS-cov-2. Sel dendritik jadi pintar mengetahui dan antisipasi virus dan disuntikkan kembali. Kelebihannya tidak ada komponen virus ke tubuh manusia," kata salah satu peneliti Vaksin Nusantara, Dr. Yetty Movieta Nency SPAK hari Rabu (17/2) kemarin.
Sel dendritik diambil dari masing-masing orang yang akan divaksin sehingga bersifat personalized. Hal itulah yang juga menjadi kelebihan karena bisa digunakan untuk orang-orang yang tidak bisa masuk kriteria vaksinasi dari vaksin lain.
"Kelebihannya alternatif untuk orang-orang yang tidak masuk pada vaksin yang sudah beredar. Misal penyakit berat, mengalami kanker dan lainnya, dengan vaksin dendiritik dimungkinkan bisa," tegasnya.
Dibiayai Litbangkes Kemenkes
Peneliti vaksin Nusantara, Dr Yetti Movieta Nency mengatakan vaksin ini mulai dikembangkan Oktober 2020. Uji klinis dilakukan pada 23 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021 dengan melibatkan 27 subjek uji.
"Hasil Alhamdulillah dari 27 subyek, 20 keluhan ringan. Ada keluhan sustemik dan lokal. Hanya ada 20 keluhan. Ringan dan membaik tanpa obat. Sama kayak vaksin lain. Efektifitasnya ada peningkatan antibodi pada minggu keempat," jelasnya, Rabu (17/2/2021).
Selanjutnya, uji klinis fase II akan dilakukan setelah mendapat persetujuan BPOM dengna melibatkan 180 subjek uji untuk melihat keamanan dan efektivitas. Fase III direncanakan akan melibatkan 1.600 subjek uji dengan rentang usia 18-59 tahun.
Soal pembiayaan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan dr Slamet membenarkan adanya kerja sama dengan vaksin Nusantara.
"Jawabannya iya kita yang membiayai," demikian konfirmasi dr Slamet dalam konferensi pers FKUI terkait Studi Recovery di Indonesia Jumat (19/2/2021).
