Kapal pesiar dinilai sebagai salah satu potensi pariwisata di Indonesia. Namun, Menparekraf Wishnutama mau ada regulasi yang jelas terkait hal itu.
"Namanya cruise (kapal pesiar-red) punya potensi mendatangkan devisa, asal aturannya jelas. Misalnya penumpang harus turun untuk tur, makan di restoran setempat, dan lainnya," kata Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif (Menparekraf) Wishnutama dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (7/12) malam kemarin.
Menurut Wishnutama, kapal pesiar bagaikan one stop destination. Ada kamar tidur, restoran, kolam renang, bioskop, hingga berbagai fasilitas.
Oleh sebab itu, uang yang dikeluarkan turis saat naik kapal pesiar hanya berputar-putar di situ. Jika pun datang ke suatu destinasi, sekadar tur kemudian balik ke kapal pesiar lagi.
"Jangan sampai turis yang naik kapal pesiar hanya nikmatin pemandangan, tapi tidak spending apa-apa di kita," jelasnya.
Wishnutama menjelaskan, harus ada regulasi yang mengatur kapal pesiar di Indonesia. Sehingga, turis yang datang dengan kapal pesiar, bisa lebih banyak mengeluarkan uang.
"Misal ada aturan refueling (isi bahan bakar-red) harus di mana, mesti bersandar di mana, makan di mana, tur ke mana, nonton pertunjukan apa," tuturnya.
Selain itu, Wishnutama juga menyinggung soal kesiapan destinasi di Indonesia untuk menyambut kapal pesiar. Dia memberi contoh Labuan Bajo, yang dinilai masih harus dibenahi.
"Saya ambil contoh di Pulau Komodo di Labuan Bajo ada kapal pesiar datang. Turisnya turun terus mau beli suvenir kayak patung-patung komodo gitu ya, tapi ternyata pembayaran harus cash dan pakai rupiah," terangnya.
"Akhirnya apa, ya mereka cuma keluar uang buat beli tiket masuk Pulau Komodo doang," tambahnya.
Wishnutama menekankan, itu baru di Labuan Bajo, lantas bagaimana di daerah lain? Selain regulasi, kesiapan destinasi wisata untuk menyambut kapal pesiar juga harus patut diperhatikan.
"Kita harus memandang ini dengan komprehensif. Potensi dari wisata kapal pesiar ada, tapi regulasinya harus jelas," pungkasnya.
Tantangan Wishnutama untuk Kembangkan Pariwisata Bali Utara
Menparekraf Wishnutama ingin mengembangkan kawasan Bali bagian utara, termasuk timur dan barat. Tapi rasanya, ada tantangan yang tak mudah.
Pekan lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama bersama wakilnya Angela Tanoe mengunjungi Bali sebagai kunjungan kerja perdana ke daerah. Selama di Bali, mereka bertemu Gubernur Bali, Wayan Koster dan para pelaku wisata.
Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah, Wishnutama ingin mengembangkan pariwisata di Bali bagian utara, barat, dan timur. Tentu bukan rahasia lagi, kawasan Bali bagian selatan seperti Kuta, Sanur, dan Seminyak sudah penuh sesak.
Konsentrasi pariwisata Bali pun terpusat di bagian selatan. Hingga akhirnya muncul permasalahan seperti overtourism, hingga kemacetan.
Praktisi dan pemerhati pariwisata asal Bali, Puspa Negara berpendapat, pengembangan pariwisata Bali bagian utara, timur, dan barat tidak semudah membalikan telapak tangan. Akesesibilitas menjadi tantangan terberat.
"Aksesibilitas menjadi faktor penentu terdistribusinya wisatawan maupun berkembangnya destinasi di belahan Bali utara, timur, dan barat. Ini tak lepas dari kondisi infrastruktur pendukung kepariwisataan lebih dominan ada di Bali selatan seperti bandara, sarana, dan prasarana pendukung lainnya," kata Puspa kepada detikcom, Selasa (26/11/2019).
Rata-rata, wisatawan yang menginap di Bali menghabiskan waktu 2-3 malam. Tentu kalau dari kawasan selatan ke utara Bali, waktunya akan habis di jalan.
"Turis yang datang lewat jalur laut seperti cruise, ada yang berlabuh di Padang Bay (Bali bagian timur), Celukan Bawang (Bali bagian utara) dan Gilimanuk (Bali barat). Namun angkanya, itu hanya 2 persen saja dari total turis yang datang ke Bali. Sisanya melalui Bandara Ngurah Rai di Bali bagian selatan," papar Puspa.
Bagaimana soal pembangunan bandara di kawasan Buleleng?
"Begini, tahun 1967 ibukota Bali pindah dari Singaraja ke Denpasar, mungkin karena upaya untuk membangun bandara sebagai pintu masuk, yang mana pembangunan bandara relatif lebih mudah di Bali bagian selatan," jawab Puspa.
Maksudnya pembangunan bandara relatif lebih mudah?
"Kawasan Bali bagian utara mungkin secara geografis memang sulit dibangun bandara karena kontur lahan yang berbukit, sedangkan di Bali bagian selatan relatif datar. Termasuk untuk membangun bandara di atas laut di Bali bagian utara, biayanya lebih besar," terangnya.
