Selasa, 10 Desember 2019

Sebelum Tewas, Perempuan Telanjang di Grobogan Menghilang dari Ponpes

 E (29) diketahui mengalami depresi sebelum ditemukan tewas telanjang di Sungai Serang, Grobogan, Jateng. Perempuan itu sempat menghilang dua hari dari Ponpes Ki Ageng Serang.

"Menurut informasi dari pihak keluarga, korban menderita penyakit depresi/ODGJ. Kurang-lebih 3 bulan lalu dibawa berobat ke Ponpes Ki Ageng Serang milik Gus Jibril, yang beralamat di Dusun Cingkrong, Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Grobogan," kata Kapolsek Penawangan AKP Saptono Widyo, Senin (9/12/2019).

Berdasarkan pengakuan keluarga, E diketahui mengalami depresi selama 9 bulan terakhir. Perempuan kelahiran Blora, 9 Maret 1990, itu merupakan seorang ibu rumah tangga.

Dia pernah tinggal bersama suaminya di Bahar Mulya RT 19 RW 04, Kecamatan Bahar Utara Kota, Kabupaten Muaro, Jambi, tapi kemudian dipulangkan ke Blora karena kondisi kesehatannya.

Saptono mengatakan pengampu Ponpes menyebut korban sempat menghilang selama dua hari sebelum ditemukan tewas dengan kondisi telanjang, Minggu (8/12) kemarin.

"Gus Jibril menyatakan korban meninggalkan ponpes selama dua hari dan tidak kembali lagi ke ponpes," ujarnya.

Kini keluarga telah membawa jenazah ke kampung halamannya di Dusun Ngelo Bener, Desa Jepon, Blora. Rencananya korban akan dikebumikan hari ini.

Dibekuk! Pelaku Pamer Alat Vital di Dekat Kampus UST Yogya

Seorang pria pelaku ekshibisionis atau tindakan memamerkan alat kelamin kepada orang asing ditangkap di dekat Universitas Sarjawanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta. Bagaimana ceritanya?

"Kami kemarin menangkap salah satu pelaku. Kebetulan pelaku memiliki kelainan seksual," ujar Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Abeje Janoko kepada detikcom, Selasa (10/12/2019).

Abeje mengungkapkan peristiwa itu terjadi di gang yang berada di sebelah barat kampus, Jalan Batikan, Tuntungan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pada Sabtu (7/12). Saat itu, satpam dan penjaga parkir mendengar teriakan seorang mahasiswi.

"Karena (pelaku) memperlihatkan (alat vital), mahasiswa teriak, lalu satpam bersama tukang parkir mengejar dan akhirnya tertangkap," ujar Abeje.

Pelaku, kata Abeje, langsung diamankan dan diborgol oleh petugas keamanan kampus. Hingga saat ini sudah ada empat mahasiswi yang melapor pernah menjadi korban aksi asusila itu.

"Tidak ada main hakim sendiri. Kami serahkan (pelaku) ke Polsek Umbulharjo," kata Abeje.

"Polsek sudah mendatangkan dokter dan membuktikan (pelaku memiliki kelainan seksual). Wajib lapor dua kali seminggu," lanjutnya.

Dihubungi terpisah, Kapolsek Umbulharjo Kompol Aal Prasetyo mengatakan tak ada laporan terkait kasus itu.

"Nggak ada, selama beberapa hari ini saya di kantor, nggak ada terus," kata Aal kepada detikcom.

Kaget Marak Pelecehan Seksual di Transportasi Umum, Kemenhub Akan Berbenah

 Kementerian Perhubungan menilai survei yang dikeluarkan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) terkait angka pelecehan seksual di transportasi umum sangat memprihatinkan. Kemenhub akan diskusi secara internal untuk membahas hal tersebut.

"Ya kami tentunya prihatin kaget dengan data ini, mohon data ini agar di-publish ke publik ya, data ini kan selama ini kita belum pernah tahu. Baru dari pertemuan diskusi di Komnas Perempuan ini baru terlihat bahwa ternyata banyak sekali pelecehan seksual ini," ujar Kepala Pusat Pengembangan Transportasi Berkelanjutan (PPT) Kemenhub Raden Ari Widianto di gedung Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/11/2019).

Kemenhub, jelas Ari, akan mempertimbangkan aturan untuk melindungi pengguna jasa transportasi umum dari pelecehan seksual. Dengan begitu, pihaknya juga meminta organisasi, lembaga, atau aktivis mengirim masukan kepada Kemenhub.

"Tentunya kami dengan kewenangan yang ada di Kementerian Perhubungan akan berupaya memperbaiki apakah di undang-undangnya. Mumpung kami sedang merilis omnibus law kami mohon kerja samanya dari seluruh sektor terutama dari teman Komnas Perempuan, aktivis perempuan ataupun korban yang bisa memberi saran pendapat kepada kami Kementerian Perhubungan," katanya.

Jokowi Sindir Dominasi Kopi dan Ayam Goreng Asing di Rest Area

Ratas yang dipimpin Jokowi akhirnya memutuskan bahwa pemerintah akan membatasi jumlah gerai perusahaan kopi dan ayam goreng asing di rest area atau tempat peristirahatan sementara di jalan tol.

Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki usai rapat terbatas mengenai pemberdayaan UMKM Tahun 2020 di kantor Presiden, Jakarta Pusat.

"Diprioritaskan saja yang lokal, mungkin persentasenya (dibatasi)," kata Teten di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Teten menjelaskan alasan memprioritaskan pelaku UMKM lokal di rest area dikarenakan banyak pelaku usaha yang terdampak setiap pembangunan jalan tol.

"Biasanya pembangunan tol akan mematikan UMKM di jalur konvensional. Ketika ada jalur tol, maka restoran dan toko suvenir dan oleh-oleh itu mati. Presiden minta supaya UMKM lokal diberi akses jualan di rest area," jelas dia.

Salah satu yang diprioritaskan adalah UMKM sektor makanan dan minuman, seperti ayam goreng, kue, dan lainnya yang sudah memiliki kualitas tinggi.

Daftar Kebijakan 'Kejam' Ari Askhara ke Awak Kabin Garuda

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mencopot Ari Askhara dari posisi Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Ari dicopot karena terjerat skandal Harley Davidson.

Saat masih menjabat, Ari dianggap membuat beberapa kebijakan yang menyengsarakan awak kabin. Kebijakan itu membuat awak kabin sampai opname hingga berkurang pendapatannya.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi), Zaenal Muttaqin kepada detikcom, Selasa (10/12/2019). Apa saja kebijakan Ari? Ini daftarnya:

1. Terbang Belasan Jam PP Jarak Jauh Nonstop

Zaenal menyebut, kebijakan yang menyengsarakan awak kabin ialah penerbangan jarak jauh pergi pulang (PP). Penerbangan jarak jauh PP membuat awak kabin merasa kelelahan karena tidak menginap.

Ia mengatakan, penumpang yang tidak banyak beraktivitas di atas pesawat saja merasa kelelahan karena tekanan dan oksigen yang terbatas. Sementara, awak kabin harus belasan jam beraktivitas di pesawat. Di atas pesawat, awak kabin juga mesti memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kita kerja itu malam lho. Kita kerja jam 11 malam kita berangkat ke sana, sampai sana pagi seperti Melbourne, Sydney sampai sana pagi menjelang siang lah. Nanti balik lagi, dari sana balik lagi ke Jakarta, sampai Jakarta sore. Itu kan nggak manusiawi," katanya.

Imbas kelelahan itu, Zaenal menuturkan, sebanyak 8 awak kabin diopname. Kebijakan PP jarak jauh sendiri diterapkan Ari Askhara pada tahun ini.

2. Mutasi Tanpa Aturan yang Jelas

Kebijakan yang membuat awak kabin menderita selanjutnya ialah mutasi di luar Jakarta, tanpa aturan yang jelas. Dia menjelaskan, mutasi seharusnya menimbang keluarga dan kesejahteraan.

Zaenal mengatakan, jika awak kabin dipindah ke luar Jakarta maka jumlah penerbangan semakin kecil. Di sisi lain, awak kabin mengandalkan pendapatan berupa gaji pokok dan uang terbang.

"Kebijakan lain berkenaan dengan rotasi, penempatan base lain yang ada di Jakarta seperti Denpasar, Ujung Pandang, itu juga tidak melalui aturan yang jelas. Jadi semaunya dia aja," katanya.

"Sehingga jam terbang dia sebagai pendapatan menurun, artinya menyengsarakan temen-temen, kecuali atas permintaan dia sendiri, karena memang keluarga di sana, itu lain persoalan," sambungnya.

3. Perlakuan Diskriminatif

Zaenal juga merasakan perlakuan yang berbeda antara pegawai darat, awak kabin dan pilot. Perlakuan berbeda ini sebenarnya sudah lama namun semakin terasa di bawah kepemimpinan Ari Askhara.

Tak secara detil, yang pasti, kata dia, pendapatan untuk para awak kabin terus ditekan.

"Ketimpangan pendapatan 3 bagian itu kelihatan, pilot, darat, ada kabin itu ketimpangan keliatan. Yang cost budget selalu diturunkan biasanya kita-kita. Kita dipres abis, tapi yang lain nggak dipres sama dia, yang sekarang ini, malah dimanjakan. Sudah besar gajinya, tunjangan besar, ditambah apalagi yang dia mau," tutupnya.