Minggu, 08 Desember 2019

Selamat! Indonesia Kembali Menjadi Anggota Dewan IMO

Indonesia kembali terpilih menjadi anggota dewan Organisasi Maritim Internasional atau IMO (International Maritime Organization) kategori C. Indonesia berhasil meraih suara terbanyak kelima dari 24 kandidat yang memperebutkan 20 kursi untuk kategori tersebut.

Demikian hasil pemilihan anggota dewan IMO periode 2020-2021 yang berlangsung di kantor pusat IMO di London, Inggris, Jumat (29/11/2019). Pemungutan suara berlangsung sejak pukul 09.30 pagi hingga 17.30 waktu setempat, yang diawali promosi dari tiap negara kandidat dari masing-masing kategori untuk dipilih oleh 174 delegasi negara/yurisdiksi anggota IMO.

Pemungutan suara diawali untuk kategori A yang merupakan negara-negara yang memiliki armada pelayaran niaga dan penyedia angkutan laut internasional terbesar yang punya peranan dan kepentingan dalam International Shipping Services. Pada kategori ini, anggota dewan IMO 2020-2021 yang terpilih adalah negara yang sama pada periode sebelumnya, yakni China, Yunani, Italia, Jepang, Norwegia, Panama, Republik Korea Selatan, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Sementara anggota dewan IMO kategori B periode 2020-2021 yang terpilih adalah Australia, Jerman, Prancis, Spanyol, India, Kanada, Belanda, UAE, Brazil, dan Argentina. Argentina menjadi anggota dewan yang baru di kategori B menyingkirkan Swedia yang mendapatkan voting terendah.

Anggota Dewan IMO kategori B merupakan negara-negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam penyelenggara jasa perdagangan pelayaran atau International Seaborne Trade.

Sedangkan anggota dewan IMO kategori C periode 2020-2021 yang terpilih adalah Singapura, Malta, Malaysia, Siprus, Indonesia, Bahama, Afrika Selatan, Meksiko, Chili, Belgia, Mesir, Peru, Maroko, Denmark, Turki, Thailand, Jamaika, Filipina, Kuwait, dan Kenya. Dalam kategori ini, Kuwait menjadi anggota baru menggantikan Liberia.

Negara-negara ini memiliki kepentingan khusus dan peran terbesar dalam transportasi laut atau navigasi serta pemilihannya ke dalam anggota Dewan memastikan keterwakilan semua daerah geografis utama di dunia.

Sebelumnya Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan bahwa melalui keanggotaan di Dewan IMO, Indonesia akan terus mendukung IMO dalam meningkatkan implementasi dari konvensi-konvensi, standar, serta pedoman-pedoman IMO.

Selain itu, Indonesia juga berupaya untuk memastikan terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan akan pengembangan perekonomian, fasilitasi perdagangan internasional, serta keselamatan dan keamanan dengan perlindungan lingkungan maritim di wilayah pelayaran internasional. Indonesia juga akan terus berpartisipasi dan bekerjasama dengan negara-negara anggota IMO dalam hal Reformasi Dewan IMO.

"Kita berupaya untuk memastikan reformasi berjalan dengan transparan, inklusif, dan inovatif untuk mencapai tujuan sebagaimana dinyatakan dalam rencana strategis IMO," kata Budi.

Sebagai informasi, International Maritime Organization (IMO) adalah badan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1948 dan bertanggung jawab pada isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 174 negara serta tiga associate members dengan kantor pusat berbasis di Inggris.

Dengan menjadi anggota Dewan IMO, eksistensi Indonesia mendapat pengakuan dunia untuk turut menentukan kebijakan sektor transportasi laut dunia, khususnya di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

Dewan IMO merupakan badan pelaksana di bawah majelis yang bertugas mengelola kegiatan organisasi di antara sidang majelis. Dewan juga merupakan pengambil kebijakan dalam berbagai bidang tugas IMO yang membahas laporan dari seluruh komite IMO dan membuat keputusan-keputusan yang akan ditetapkan dalam sidang majelis IMO.

Sabtu, 07 Desember 2019

PKS: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Berbahaya

Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut sempat ada usulan perubahan masa jabatan presiden sampai 3 periode. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai wacana itu sebagai usulan berbahaya.

"Ini usulan yang berbahaya. Perjuangan kita membatasi masa jabatan Presiden dua periode didapat melalui reformasi yang berdarah-darah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Kamis (21/11/2019).

Menurut Mardani, waktu 2 periode atau 10 tahun yang diberikan pada seorang presiden sudah cukup. Jangka waktu itu menurutnya sudah bisa membuat seorang presiden yang menjabat membuktikan kerjanya.

"Waktu maksimal sepuluh tahun cukup bagi satu orang membuktikan kontribusinya bagi Indonesia. Saya khawatir usulan ini, seperti juga usulan evaluasi pilkada langsung merupakan test the water melihat respon masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan ada usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi satu kali saja atau bahkan tiga kali masa jabatan.

Arsul awalnya meminta agar usulan perubahan masa jabatan itu tidak disikapi berlebihan. Arsul pun menjelaskan soal dua kali masa jabatan presiden.

"Hanya kalau yang sekarang itu dua kalinya dua kali saklek gitu kan. Artinya kalau dulu 'dapat dipilih kembali' itu kan maknanya dua kali juga sebelum ini. Tapi kan terus-terusan, kalau ini kan hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan lagi. Kemudian ada yang diusulkan menjadi tiga kali (masa jabatan)," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Pujian dan Tantangan ke Jokowi 'Asian of The Year'

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima anugerah Asian of The Year 2019 dari The Straits Times Singapura. Pujian dan tantangan dari sejumlah kalangan pun menghampiri Jokowi usai mendapat anugerah itu.

Sebagaimana diketahui, anugerah Asian of The Year 2019 diraih Jokowi pada Kamis (5/12/2019). Wajah Jokowi terpampang di halaman muka koran The Straits Times Singapura dengan tajuk 'respected leader, at home and abroad'. Atas anugerah ini, Jokowi pun berterima kasih.

"Terima kasih. Ini kehormatan bukan untuk saya semata-mata, tapi untuk Indonesia," kata Jokowi lewat Instagram, Kamis (5/12/2019).

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan penghargaan ini prestisius. Ia menambahkan, anugerah ini untuk mewujudkan Panca Kerja.

"Modal sosial untuk mewujudkan Panca Kerja: pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan regulasi serta transformasi ekonomi untuk meraih Indonesia Maju, empat besar perekonomian terbesar di dunia pada 2045 (China, USA, India, Indonesia). Kita adalah bangsa pemenang!" ujar Fadjroel.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi memberi selamat kepada Jokowi atas anugerah itu. Retno mengatakan penghargaan itu bukti leadership atau kepemimpinan Jokowi diakui oleh dunia.

"Selamat kepada bapak Presiden Jokowi bahwa telah dinobatkan sebagai Asian of the Year 2019 dari Straits Times Singapore," kata Retno di sela Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 di gedung BDNCC, Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (5/12/2019).

"Ini menunjukkan leadership Indonesia yang diakui tidak hanya di kawasan tapi oleh dunia," imbuhnya.