Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunawan Sadikin mengungkapkan saat ini banyak negara maju sedang berlomba-lomba berburu vaksin COVID-19. Rata-rata negara maju seperti AS, Jepang, Inggris hingga Australia bahkan dari jauh-jauh hari sudah colong start alias telah melakukan booking kepada para produsen vaksin.
Fenomena berburu dosis vaksin ini bukan tanpa sebab. Para negara maju haus vaksin karena mereka tau betul produksi vaksin setiap tahunnya cukup terbatas dibanding dengan jumlah manusia yang membutuhkan vaksin tersebut.
"Populasi di seluruh dunia mencapai sekitar 7-8 miliar penduduk. Kalo mau melakukan vaksin, maka minimal harus tersedia 70% dari populasi atau sekitar 5,5 miliar. Tapi kapasitas secara global hanya sekitar 6,2 atau 6,4 miliar dosis vaksin setiap tahun. Dan kita harus memvaksinasi 5,5 miliar orang itu setidaknya diberikan dua kali. Jadi butuh setidaknya 11 miliar dosis vaksin (dalam setahun)," ujar Budi dalam acara US-Indonesia Investment Summit secara virtual, Jumat (11/12/2020).
"Karena itulah setiap negara maju terutama AS, Jepang, Inggris, Australia mereka melakukan booking vaksin untuk negara mereka," tambahnya.
Hal ini akan jadi masalah baru nanti bisa tidak diawasi secara ketat. Akan terjadi ketimpangan baru, yaitu ketimpangan antara negara maju dan negara miskin. Negara miskin mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi untuk pulih dari pandemi ini, bila semua negara sibuk berburu vaksin.
"Kalo ada negara Afrika yang mau beli vaksin, mereka harus menunggu 18 bulan sebelum orang-orangnya dapat di vaksinasi," katanya.
Tak mau menjadi yang ikut terpinggirkan, pemerintah Indonesia, kata BGS sudah mengupayakan beberapa langkah penting. Pemerintah Indonesia, katanya sudah melakukan pendekatan ke banyak produsen vaksin sejak bulan September 2020 lalu.
"Kami mendekati beberapa produsen setidaknya ada empat perusahaan dari China yaitu Sinopharm Wuhan, Sinopharm Beijing, Sinovac, CanSino. Lalu tiga dari AS yaitu Johnson Pharmaceutical, Novavax, dan Moderna. Berikutnya satu di Jerman yaitu BioTech-Pfizer. Dan yang terakhir satu dari London yaitu Oxford yang bekerja sama dengan AstraZeneca," paparnya.
https://movieon28.com/movies/star-wars-the-rise-of-skywalker/
Selain itu, Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional GAVI untuk mendatangkan vaksin multilateral. Diketahui organisasi tersebut menjanjikan dosis vaksin sebanyak 20% jumlah populasi.
Vaksin multilater dari GAVI ini merupakan salah satu upaya WHO untuk memastikan bahwa setiap negara bisa menerima vaksin dalam waktu yang hampir bersamaan, bukan hanya negara-negara maju dan kaya yang telah mem-booking vaksin-vaksin itu.
Setidaknya, Indonesia sudah memesan sebanyak 15 juta dosis vaksin multilateral tadi. Tahun depan, pemerintah Indonesia akan melanjutkan upaya serupa, mencari sumber vaksin lainnya untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi dalam negeri.
"Jadi pada dasarnya kami berkomitmen untuk memesan 15 juta vaksin dan kami masih mencari sumber vaksin lain di tahun depan agar semua orang bisa divaksin," ungkapnya.
Total kebutuhan vaksin nasional setidaknya mencapai 246 juta dosis. Adapun total yang sudah dipesan adalah sebanyak 271 juta dosis vaksin. Namun, baru sekitar 155 juta dosis vaksin sudah dipastikan pemesanannya.
Untuk pesanan yang sudah firm order, pertama pemerintah memesan 3 juta dosis vaksin jadi dari Sinovac, China. Di mana sebanyak 1,2 juta dosis di antaranya sudah tiba pekan lalu, sisanya akhir Desember ini akan tiba.
Kemudian, masih dari Sinovac, pemerintah juga memesan sebanyak 122.504.000 vaksin setengah jadi yang rencananya akan mulai dikirim akhir bulan ini dan Januari.
Selain Sinovac, ada juga vaksin yang dipesan dari Novavax asal Inggris. Jumlahnya sebanyak 30 juta dosis, yang direncanakan akan datang mulai dari kuartal II-IV 2021.
Masih dalam paparan milik Budi, pemerintah sedang mempertimbangkan potensi memesan vaksin dari Pfizer dan AstraZenica. Dari dua perusahaan tersebut pemerintah berpotensi memesan 100 juta dosis vaksin.
Terakhir, 15 juta dosis vaksin dari organisasi internasional GAVI yang diperkirakan bisa mulai masuk RI pada semester II-2021 mendatang.
