Banggar Sepakati Belanja Pemerintah di 2021

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui kebijakan belanja pemerintah di 2021. Hal tersebut diambil usai mendengarkan paparan tim panja B pemerintah pada rapat kerja hari ini.

Drijen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan ada empat kebijakan belanja yang dilakukan pemerintah pada tahun 2021. Sebanyak empat kebijakan ini berdasarkan hasil evaluasi belanja pemerintah pusat di 2020. Pertama, soal efisiensi.

"Di 2021 akan melanjutkan penajaman. khususnya personal yang bisa efektif dan bisa jalan. Dengan menyesuaikan teknilogi dan di 2020 akan banyak penghematan dan akan jadi benchmark di 2021," kata Askolani di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Kedua, mengenai optimalisasi teknologi informasi melalui penyelenggaraan pemerintah dan pemberian pelayanan publik. Ketiga, mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pada kebijakan ini, dikatakan Asko, pemerintah tetap memprioritaskan anggaran belanja pemerintah pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan termasuk pertanian dan perikanan, serta pariwisata. Sedangkan yang terakhir redesain sistem penganggaran.

Usai mendengar penjelasan pemerintah, para anggota Banggar DPR pun menyetujui dengan catatan seluruh masukan para anggota menjadi penyempurna kebijakan belanja pemerintah yang akan dibacakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada nota keuangan tanggal 16 Agustus 2020.

"Panja sepakat menerima kebijakan belanja pemerintah pusat dengan memperhatikan masukan-masukan yang sudah disampaikan dalam pembahasan, dan Panja juga sepakat bentuk tim peremus yang akan merumuskan dan menyusun laporan panja kebijakan belanja pempus," kata pimpinan rapat Banggar DPR, Muhidin Said.

https://kamumovie28.com/furious-7/

Kartu Kredit BNI Wajib Pakai PIN Awal Juli 2020

Kartu Kredit merupakan salah satu alat pembayaran nontunai yang dapat digunakan baik di merchant online dan offline. Masing-masing transaksi di merchant akan ditagihkan kepada nasabah pada billing cycle berikutnya. Nasabah membayarkan tagihan secara penuh atau minimal 5% sampai dengan 31 Desember 2020 dari total tagihan.

Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan pada kesempatan tertentu, bank penerbit kartu kredit bekerja sama dengan merchant memberikan berbagai promo seperti cicilan 0% dan cashback.

Berbagai kemudahan yang ditawarkan membuat kartu kredit menjadi salah satu alat pembayaran yang banyak digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi. Sebelumnya nasabah dapat memilih metode tanda tangan atau input PIN (personal identification number) untuk memverifikasi pembayaran di mesin EDC (electronic data capture).

Namun, mulai hari ini Rabu, 1 Juli 2020, Bank Indonesia mewajibkan seluruh pemegang kartu kredit termasuk Kartu Kredit BNI untuk menggunakan PIN untuk bertransaksi.

"Penggunaan PIN dalam setiap transaksi kartu kredit dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan transaksi. Bagi nasabah yang belum mengaktifkan PIN transaksi kartu kreditnya, dapat mengirimkan SMS ke 3346 dengan format: RPIN [spasi] 16 digit Nomor Kartu Utama [spasi] Tanggal Lahir Pemegang Kartu Utama (ddmmyyyy)," ujar Corina.

"Setelah mendapat SMS balasan dari 3346 yang berisi 6 digit PIN kartu kredit Anda, segera lakukan penggantian PIN melalui mesin ATM BNI," sambung Corina.

Demi keamanan, Corina juga mengimbau nasabah untuk melakukan penggantian PIN secara berkala. Apabila mengalami kendala, nasabah dapat menghubungi BNI Call di nomor 1500046 yang siaga 24 jam.

Lebih lanjut Corina menjelaskan pada era normal, Kartu Kredit BNI memberikan promo-promo menarik dengan tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan lainnya. Promo tersebut berupa diskon hingga 25% untuk produk segar di LOTTEMart, Superindo serta hadiah produk di GrandLucky, dan beberapa groceries lainnya.

"Apabila nasabah lebih memilih belanja dari rumah, Kartu Kredit BNI menawarkan promo-promo menarik diskon hingga 10% di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, JDid, Lazada, Happyfresh, dan Sayurbox," ujarnya.

"Dengan Kartu Kredit BNI, nasabah juga bisa mendapatkan promo Staycation diskon hingga 15% di hotel favorit melalui promo di Traveloka, Tiket.com, dan Agoda," pungkasnya.

https://kamumovie28.com/gantian-dong/

DPR Cecar soal Rapid Test di Moda Transportasi, Menhub Buka Suara

Komisi V DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam rapat tersebut, beberapa anggota Komisi V mempertanyakan soal mahalnya harga rapid test COVID-19.

Budi pun langsung angkat suara. Menurutnya, mengenai harga rapid test beserta kewajibannya semua ada pada wewenang Gugus Tugas COVID-19 bukan Kementerian Perhubungan.

"Rapid ini memang menjadi suatu permasalahan, hampir setiap anggota menyampaikan seperti diketahui bahwa ini memang kewenangan Gugus Tugas, tentang mengapa udara, kereta api dan bis yang dikenakan itu memang kewenangan Gugus Tugas," ungkap Budi dalam ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Meski begitu, pihaknya telah berulang kali memberi masukan-masukan agar harga rapid test dan swab tersebut bisa lebih ditekan lagi.

"Namun demikian kami selalu memberikan suatu masukan-masukan. Ditandai bahwa kemarin hari Jumat kami mengirimkan surat kepada semua operator agar bisa menetapkan sendiri partner untuk membuat rapid test. Karena apa, dari kunjungan saya ke Solo dan Yogya rapid test itu Rp 300 ribu sedangkan ada pihak yang bisa menyediakan dengan Rp 100 ribu," tuturnya.

Selain itu, Kemenhub juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar rapid test buat penumpang tersebut kemudian bisa diberi subsidi.

"Kami sedang minta Kementerian Keuangan agar rapid test ini diberikan subsidi, pada mereka-mereka yang akan melakukan perjalanan," imbuhnya.

https://kamumovie28.com/horrible-mansion-in-wild-village/

Banggar Sepakati Belanja Pemerintah di 2021

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui kebijakan belanja pemerintah di 2021. Hal tersebut diambil usai mendengarkan paparan tim panja B pemerintah pada rapat kerja hari ini.

Drijen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan ada empat kebijakan belanja yang dilakukan pemerintah pada tahun 2021. Sebanyak empat kebijakan ini berdasarkan hasil evaluasi belanja pemerintah pusat di 2020. Pertama, soal efisiensi.

"Di 2021 akan melanjutkan penajaman. khususnya personal yang bisa efektif dan bisa jalan. Dengan menyesuaikan teknilogi dan di 2020 akan banyak penghematan dan akan jadi benchmark di 2021," kata Askolani di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Kedua, mengenai optimalisasi teknologi informasi melalui penyelenggaraan pemerintah dan pemberian pelayanan publik. Ketiga, mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pada kebijakan ini, dikatakan Asko, pemerintah tetap memprioritaskan anggaran belanja pemerintah pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan termasuk pertanian dan perikanan, serta pariwisata. Sedangkan yang terakhir redesain sistem penganggaran.

Usai mendengar penjelasan pemerintah, para anggota Banggar DPR pun menyetujui dengan catatan seluruh masukan para anggota menjadi penyempurna kebijakan belanja pemerintah yang akan dibacakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada nota keuangan tanggal 16 Agustus 2020.

"Panja sepakat menerima kebijakan belanja pemerintah pusat dengan memperhatikan masukan-masukan yang sudah disampaikan dalam pembahasan, dan Panja juga sepakat bentuk tim peremus yang akan merumuskan dan menyusun laporan panja kebijakan belanja pempus," kata pimpinan rapat Banggar DPR, Muhidin Said.

https://kamumovie28.com/bonus/