Rapat antara Komisi VII DPR RI dengan Holding Tambang BUMN (MIND ID) atau PT Inalum (Persero) yang digelar Selasa lalu (30/6/2020) diwarnai tensi tinggi. Pasalnya, Anggota Komisi VII Muhammad Nasir sampai bernada tinggi mengusir Direktur Utama Holding Tambang BUMN (MIND) Orias Petrus Moedak keluar dari ruangan rapat.
Bukan hanya mengusir, Nasir bahkan meminta agar Orias dipecat. Ini sejumlah fakta terkait debat panas Nasir dan Orias:
1. Bahas Pelunasan Utang
Panasnya rapat DPR berawal saat Nasir meminta penjelasan terkait pelunasan utang Inalum dari penerbitan obligasi, di mana obligasi itu untuk akuisisi PT Freeport Indonesia. Orias menjawab jika obligasi itu ada beberapa dengan jatuh tempo paling lama 30 tahun.
"Jadi sampai 30 tahun kalau perusahaan lancar baru selesai kalau kita mati tak selesai nih barang nanti, ganti dirut lain, lain lagi polanya. Makanya itu yang saya pertanyakan kepentingan mengalihkan Freeport sebenarnya kepentingan politik," kata Nasir.
Menhub Usul SIKM DKI Dicabut
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengusulkan persyaratan Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) DKI Jakarta untuk dicabut.
"SIKM ini memang kewenangan dari Pemda DKI. Saya sudah memberikan catatan pada tim Gugus Tugas, itu sekalian ditiadakan saja," kata Budi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Menurut Budi, pemberlakuan SIKM hanya di moda transportasi umum udara yakni pesawat, lalu di kereta api (KA), dan bus antar kota antar provinsi (AKAP) percuma jika pengguna kendaraan mobil pribadi dari luar DKI Jakarta tak diperiksa SIKM-nya.
"Karena percuma, udara, kereta api, bis, tapi darat tidak diberlakukan. Saya sudah sampaikan," ungkap Budi.
Sebagai informasi, saat ini SIKM masih diberlakukan bagi transportasi umum dari dan ke luar DKI Jakarta.
Warga yang ingin masuk atau keluar dari Jakarta harus SIKM. Kewajiban untuk memiliki SIKM ini sejalan dengan keputusan Gubernur Anies Baswedan memperpanjang periode PSBB di DKI Jakarta.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta.
Dalam Pergub tersebut disebutkan, Surat Izin Keluar Masuk diperuntukkan untuk pemilik KTP non-Jabodetabek yang ingin keluar masuk Jakarta.
Premium Mau Dihapus? Pertamina: Regulasi Bunyi Apa, Kita Jalankan
PT Pertamina (Persero) enggan menanggapi isu penghapusan Premium dan Pertalite. Kedua produk bahan bakar minyak (BBM) dinilai tak ramah lingkungan.
CEO Trading & Marketing Retail Pertamina Mas'ud Khamid mengaku tidak mengetahui adanya isu tersebut. Dia menegaskan Pertamina hanya sebagai operator dan hanya mengikuti perintah regulator
"Saya nggak tahu apa-apa. Kita kan menjalankan regulasi, regulasinya bunyinya apa, itu yang kita jalankan," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Mas'ud menjelaskan, Pertamina sendiri saat ini memiliki 4 produk yakni Premium, Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo. Jika mengacu pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memang hanya ada 2 produk yang dinilai ramah lingkungan.
"Ya kita kalau batasan ramah lingkungan dari KLHK ya kita punya Pertamax dan Pertamax Turbo," terangnya.
Pertamina, lanjut Mas'ud tidak memiliki wewenang dalam penghapusan produk BBM termasuk Premium. Pihaknya hanya akan menjalankan keputusan yang diambil pemerintah.
"Ya tanya regulatornya, kita dukung yang terbaik. Perkara aturannya seperti apa kita ikuti," tutupnya.
https://kamumovie28.com/madness/
