Kamis, 04 Juni 2020

Begini Nasib Mal di Era New Normal

 Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alexander Stefanus Ridwan memperkirakan mal tidak akan ramai pasca dibuka saat era normal baru (new normal) berjalan. Sebab orang-orang masih merasa takut dengan virus Corona (COVID-19).

Hal itu berdasarkan pengalaman mal-mal di negara lain yang dia pelajari. Misalnya di China, pengunjung mal hanya 10% dari setelah kembali dibuka dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID-19.

"Diperkirakan bahwa pada saat mau dibuka nanti, diizinkan dibuka, pengunjung tidak akan terlalu ramai. Ini lihat pengalaman-pengalaman di luar negeri. Di China, teman-teman kita di shopping center sana mengatakan, telepon ke saya, di sana datangnya cuma 10% ternyata. Orang masih takut datang," kata dia dalam diskusi online melalui saluran YouTube Media Artha Sentosa, Rabu (3/6/2020).

Di sisi lain, menurut dia daya beli masyarakat juga sedang turun sehingga tidak akan berbondong-bondong datang ke mal untuk berbelanja. Lain cerita jika pusat belanja dibuka jelang Lebaran.

"Tapi sekarang ini saya kira sudah lewat pas Lebarannya. Ini juga satu keberuntungan buat kita bahwa pembukaan pusat-pusat perbelanjaan dilakukan setelah Lebaran sehingga orang tidak berdesak-desakan lagi ke sana," ujarnya.

Menurutnya masyarakat akan lebih selektif datang ke mal hanya ketika memang diperlukan.

"Kenapa (pengunjung mal) tidak terlalu banyak? sebab mereka datang ke sana hanya untuk membeli keperluan yang mereka sudah pikirkan dari rumah. Jadi mereka dari rumah datang ke sana untuk beli barang-barang yang dia sudah rencanakan. Setelah itu balik pulang. Jadi nggak ada lagi orang yang namanya hangout ke sana atau jalan-jalan. Itu sedikit sekali, hampir tidak ada," jelasnya.

Tunggu Anies, Pengusaha Sebut Mal di DKI Tidak Dibuka 5 Juni

 Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alexander Stefanus Ridwan memperkirakan mal di Jakarta batal dibuka pada 5 Juni. Sebelumnya pengusaha berencana membuka mal pada 5 Juni, mengacu pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta yang berakhir pada 4 Juni.

Namun semua itu kembali lagi kepada keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya kira bersabarlah, saya kira nggak lama lagi ya (mal buka). Tapi bukan tanggal 5 saya kira," kata dia dalam diskusi online melalui saluran YouTube Media Artha Sentosa, Rabu (3/6/2020).

Terkait kabar mal akan dibuka pada 5 Juni, dia meluruskan bahwa yang dimaksud adalah pengelola mal siap jika memang Anies akan mengizinkan pusat perbelanjaan kembali beroperasi pada tanggal tersebut.

"Saya kira kalau Jakarta sampai saat ini kita belum ada tanggal kapan mal dibuka di Jakarta. Saya pernah bantah ini, bahwa tanggal 5 Juni ini kita sudah siap, paling lambat tanggal 5 kita sudah siap, begitu PSBB selesai kita sudah siap," jelasnya.

Meski saat ini para pengelola mal di Jakarta sudah siap kembali membuka kegiatan perbelanjaan, dia memastikan akan menunggu keputusan Anies.

"Tapi sekarang ternyata teman-teman sudah siap buka dari sekarang, tapi kapan bukanya, saya kira tunggulah kapan Pak Gubernur DKI Jakarta akan memberitahukan mal bisa buka kapan," tambahnya.
https://indomovie28.com/cast/alexis-crystal/

Sederet Alasan Pemerintah Terapkan New Normal

 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan sejumlah alasan Indonesia perlu menerapkan tatanan normal baru atau era new normal. Salah satu yang menjadi pertimbangan ialah terkait dampak pandemi ini terhadap ekonomi yang dianggap sudah begitu mengkhawatirkan. Sehingga bila tak segera diterapkan akan ada lebih banyak pekerja yang menjadi korban.

"Kenapa kita butuh ini segara? Melihat angka indikator ekonomi kita sudah separah itu. Dan perlu diketahui pekerja di Indonesia itu 55-70 juta dari 133 juta itu adalah pekerja informal sehingga mereka ini yang paling terdampak di dalam COVID-19," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso dalam diskusi online Pactoc Connect, Rabu (3/6/2020).

Tak hanya itu, meningkatnya pengangguran sekaligus berkorelasi terhadap pergerakan konsumsi dalam negeri. Bila dibiarkan konsumsi yang biasanya menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bisa anjlok dan efeknya bisa memicu konflik sosial.

"Kemudian kita lihat kondisi ada sekian juta yang sudah di PHK dirumahkan, pendapatan turun, daya beli turun, tabungan mulai habis dan kemudian konsumsi kita juga harus menyesuaikan mulai turun. Jangan sampai nanti menimbulkan permasalahan sosial," sambungnya.

Lalu, akibat selanjutnya, dikhawatirkan banyak masyarakat kelas menengah yang mendekati garis kemiskinan malah jatuh ke garis kemiskinan tersebut. Diprediksi angka kemiskinan bisa bertambah hingga menjadi 4,86 juta.

"Juga mulai perpindahan kelas sosial yang tadinya di middle kemudian turun," imbuhnya.

Bila situasi ini dibiarkan, Susiwijono mengaku negara tak akan sanggup terus-terusan memberikan bantuan sosial ke masyarakatnya mengingat kemampuan keuangan negara yang juga terbatas. Untuk itu, beberapa aktivitas ekonomi harus segera digenjot kembali demi mencegah ekonomi jatuh lebih dalam lagi.

"kita tau masyarakat kita tabungan akumulasi kekayaan asetnya untuk survive tergolong sangat kecil dan yang paling penting kemampuan negara sangat terbatas. Pemerintah mungkin tidak sanggup kalau harus dalam jangka waktu lama terus menerus membantu dalam bentuk bansos dan lain sebagainya. Karena itu pilihannya kita harus membuka beberapa aktivitas ekonomi secara bertahap," pungkasnya.

Pemerintah dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) kini tengah menyiapkan masing-masing protokol kesehatan untuk memulai tatanan normal baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19. Nantinya, setelah protokol kesehatan dari semua K/L rampung, langkah selanjutnya pemerintah akan membuat satu protokol nasional yang merangkum aturan hidup era new normal tersebut.

"Semua sudah menyiapkan protokol tadi, di dalam rapat tadi pagi dengan para menko (Menteri Koordinator) tadi dengan Gugus Tugas, kita sepakat protokol ini akan dijadikan satu, kita satukan standar template yang ada, nanti Kemenkes (Kementerian Kesehatan) dan Gugus Tugas yang akan menginventarisir, mengkompilasi semuanya menjadi satu Protokol Nasional untuk semua sektor tadi," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso dalam diskusi online Pactoc Connect, Rabu (3/6/2020).

Sejauh ini, baru Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan saja yang sudah matang dengan protokol kesehatan masing-masing. Sedangkan sisanya masih dalam proses menyusun protokol kesehatan.

"Kalau kita lihat di sini contoh secara umum Kemenkes sudah menerbitkan suatu bentuk keputusan dan SE yang mengatur banyak hal bagaimana protokol kesehatan di tempat-tempat umum. Di sektor industri, Kementerian Perindustrian menerbitkan banyak sekali aturan SE menteri dan sebagainya yang mengatur sektor industri ini protokol kesehatannya seperti apa. Sektor pariwisata, akomodasi, perhotelan, ekonomi kreatif dan sebagainya barangkali mice ada di sini, Kemenpar sudah menyiapkan konsep untuk SOP nya , sekarang sedang proses. Kementerian Perhubungan sudah banyak permen dan SE nya mengatur protokol-protokolnya demikian juga di sektor perdagangan dan menyusul sektor-sektor yang lain," paparnya.