Studi terbaru mengungkap peran utama industri pariwisata dalam menggerakkan perekonomian Asia-Pasifik. Sektor ini harus diselamatkan dari berkelanjutan pandemi Corona.
Berdasarkan laporan Dampak Ekonomi Tahunan yang dirilis World Travel & Tourism Council (WTTC), kawasan Asia-Pasifik memiliki tingkat pertumbuhan tercepat dalam sektor pariwisata pada tahun 2019. Angka pertumbuhannya ini naik sebesar 5,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya dimana sektor ini menyumbang PDB sebesar USD 3 miliar (sekitar Rp 46 triliun) selama 12 bulan.
Dari data tersebut, wisatawan mancanegara melakukan pengeluaran (spending) sebesar USD 548 triliun (sekitar Rp 8 kuantiliun). Sektor ini juga menyumbang 6,6 persen dari total nilai ekspor Asia Pasifik.
Pengeluaran yang dilakukan wisatawan itu lebih banyak terjadi pada liburan yang sifatnya leisure yakni 81 persen sementara sisanya 19 persen merupakan perjalanan bisnis.
Sementara itu jika dikaitkan dengan asal wisatawan, jumlah pengeluaran domestik ternyata lebih besar dari internasional. Perbandingannya adalah 74 persen domestik dan 26 persen internasional.
Hasil studi ini juga mengemukakan bahwa selama 5 tahun terakhir, kawasan Asia-Pasifik memimpin dalam penciptaan lapangan kerja dengan mengandalkan sektor pariwisata. Dari sektor ini, muncul 21 juta mata pencaharian baru yang jumlahnya setara dengan 56 persen dari semua pekerjaan baru secara global.
"Laporan kami menggarisbawahi betapa pentingnya perjalanan dan pariwisata dalam mendorong pemulihan ekonomi kawasan Asia-Pasifik, menghasilkan lapangan kerja baru dan mendorong pengunjung kembali ke Asia-Pasifik. (Pariwisata) memiliki efek domino ekonomi positif pada pemasok besar dan kecil di seluruh industri," kata Kepala Eksekutif dan Presiden WTTC, Gloria Guevera sebagaimana dilaporkan Travel Weekly.
"Sampai saat itu (Corona selesai), sangat penting bahwa semua pemerintah di seluruh kawasan membantu melindungi perjalanan dan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi regional dan global, yang saat ini sedang berjuang untuk bertahan hidup," imbuhnya.
"Penelitian kami menunjukkan hingga 75 juta pekerjaan secara global berada pada risiko langsung, dengan lebih dari 48 juta pekerjaan berisiko di kawasan Asia-Pasifik saja, (hasil penelitian) menyoroti berapa kritisnya sektor ini membutuhkan dukungan," tukasnya.
Di Indonesia sendiri sejumlah langkah dipersiapkan untuk menyelamatkan sektor pariwisata. Melalui rapat terbatas (ratas) pada Kamis (16/4/2020), Presiden Jokowi telah menyinggung mengenai mitigasi pariwisata.
"Langkah langkah mitigasi secepat-cepatnya diajukan. Yang pertama, program perlindungan sosial pekerja yang bekerja di sektor pariwisata betul betul dipastikan ada dan sampai pada sasaran. Kemudian kedua juga realokasi anggaran yang ada dari Kementerian Pariwisata harus diarahkan semacam program padat karya tunai bagi pekerja-pekerja bergerak di bidang pariwisata," kata Jokowi.
Terkait dengan jaminan sosial di sektor pariwisata, para pegawai sektor tersebut yang telah dirumahkan dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Berdasarkan data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sampai Rabu (15/4/2020), sudah ada 68.978 pegawai hotel dan restoran yang melakukan registrasi.
Namun jumlah ini masih lebih sedikit dibandingkan target Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang akan menjaring 120 ribu pegawai sektor pariwisata agar mendapatkan Kartu Prakerja.
Melalui Kartu Pra Kerja, setiap orang akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 3.550.000 yang terdiri atas bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000, insentif penuntasan pelatihan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan Rp 150.000.
Sementara itu, Kemenparekraf juga telah melakukan realokasi anggaran kementerian sebesar Rp 500 miliar untuk masa tanggap darurat pandemi Corona. Menparekraf Wishnutama menuturkan, beberapa dana sudah digunakan untuk fasilitas tenaga medis.
"Beberapa sudah kita jalankan mempersiapkan di Jabodetabek ini hotel-hotel untuk tenaga medis, transportasinya dan sebagainya, tapi ini bukan hal yang sederhana saya sampaikan karena SOP kesehatan dari Kemenkes dan WHO itu harus tetap dipenuhi oleh hotel tersebut," kata Wishnutama usai Ratas di Jakarta.
Rencananya Kemenparekraf juga akan memberdayakan UKM untuk membuat 1 juta masker kain serta meminta kesediaan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk bekerjasama menggerakkan UKM lainnya.
"Saya juga sampaikan meng-encourage kementerian atau pemda untuk melakukan itu karena Kemenparekraf terbatas dan kemarin ada penyesuaian anggaran juga jadi harus melakukan kerja sama dengan yang lain," kata Wishnutama.
