Harga bawang putih terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga rata-rata bawang putih sudah mencapai Rp 47.000 per kg. Kementerian Pertanian (Kementan) pun membantah kenaikan harga bawang putih akibat pembatasan impor.
"Ini karena masalah distribusi dan situasi iklimnya sedang seperti ini, dan ada hambatan lain. Tidak ada hambatan dari sana [pembatasan impor]," ujar Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto, Selasa (4/1).
Saat ini, untuk mencegah pemerintah memang melakukan pengetatan impor dari negara yang terduga terkena virus corona.
Prihasto justru memastikan, pasokan bawang putih yang ada masih memenuhi kebutuhan konsumsi dalam beberapa waktu ke depan. "Analisis kami sementara ini bawang putih masih cukup. Realisasi impor 2019 itu masih cukup sampai Februari ini," tambah Prihasto.
Menurut Prihasto, hingga saat ini Indonesia masih memiliki pasokan bawang putih sekitar 55.000 ton hingga 65.000 ton. Diperkirakan, jumlah tersebut masih bisa memenuhi kebutuhan hingga awal bulan mendatang, mengingat kebutuhan bawang putih per bulan hanya sekitar 45.000-47.000 ton per bulan.
Tak hanya itu, Prihasto pun mengatakan akan ada pasokan bawang putih dari Temanggung, Malang dan Probolingo pada Maret mendatang. Diperkirakan, total panen dari wilayah tersebut akan mencapai 50.000 ton, sehingga mencukupi kebutuhan bawang putih selama 1 bulan.
Saat ini, pemerintah Indonesia akan mengetatkan impor dari negara yang terduga terkena virus corona. Seperti diketahui, penyebaran virus corona di China sudah sangat meluas.
Sementara, Indonesia menjadi salah satu pengimpor bawang putih dengan jumlah yang besar dari China. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Januari hingga November 2019, impor bawang putih Indonesia dari China mencapai 406.547 ton.
Menpar Yakin Indonesia Jadi Destinasi Wisata Halal Unggulan
Diluncurkannya Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 oleh Kementerian Pariwisata pertengahan Februari lalu, mempertegas tekad Indonesia untuk menjadi global player dalam hal pariwisata halal. Sejalan dengan itu, sejumlah daerah pun semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi halal, seperti Lombok (NTB) dan Riau.
Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, Anang Sutono mengatakan IMTI diluncurkan bekerja sama dengan Mastercard-CrescentRating. Acuannya yakni standar Global Muslim Travel Index (GMTI).
"Selain memperhatikan soal akses, komunikasi, lingkungan sekitar, dan pelayanan yang jadi aspek penilaian GMTI, Menpar Arief juga merujuk Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang juga jadi rujukan UNESCO," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (16/4/2019).
Diakui Anang, peluncuran IMTI sesuai dengan pergerakan muslim traveler di dunia. Tak heran jika Indonesia punya komitmen tinggi untuk menjadi global player dalam hal pariwisata halal. Ia mengatakan hal tersebut merupakan semangat dan ide brilian, karena Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia.
Selain Lombok (NTB) dan Riau (termasuk Kepulauan Riau), daerah lain yang terpilih sebagai destinasi wisata halal adalah Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), serta Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya).
Hadirnya IMTI disambut baik oleh CEO CrescentRating & Halal Trip, Fazal Bahardeen. Menurutnya, IMTI membuat Indonesia semakin siap di sektor wisata halal. Jumlah wisatawan muslim dunia sendiri diperkirakan GMTI akan menyentuh 158 juta pada 2020 mendatang.
