Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh angkat bicara soal usulan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Ia menunggu respons masyarakat mengenai hal itu.
"Itu suatu wacana, suatu diskursus. Ya ditindaklanjuti aja. Nanti kita lihat apa masyarakat," kata Paloh usai menghadiri Perayaan HUT ke-8 Partai NasDem dan Peluncuran Mobil Siaga di Jatim Expo Jalan A Yani, Surabaya, Sabtu (23/11/2019).
Menurut Paloh, perlu atau tidak usulan itu tergantung pada kebutuhan. Jika memang dibutuhkan, NasDem siap mendukung usulan tersebut.
"Kalau memang kebutuhannya ke arah itu kenapa nggak. Memang suasana, tuntutan pada waktu itu yang terbaik pasti didukung. Kalau terbukti. Ini kan belum," imbuhnya.
Sedangkan menanggapi soal suara yang menolak usulan itu, Paloh menjelaskan bahwa demokrasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Untuk itu, jika usulan itu mendekati tujuan, ia tidak mempermasalahkannya.
"Ya itulah kita. Yang mau dicapai apa. Yang mau dicapai semakin hari semakin mendekati tujuan-tujuan dan memenuhi cita-cita kemerdekaan kita. Demokrasi bukan tujuan, demokrasi itu hanya alat. Kita yang menentukan mau ke arah mana kita bawa. Sepanjang dia mendekati ke arah tujuan-tujuan yang kita capai," jelasnya.
"Jangan sebaliknya ada alat bukan semakin mendekati yang kita harapkan. Mundur kita ke belakang," tambah Paloh.
Meski begitu, ia meminta usulan-usulan tersebut harus didukung. Sebab, hal itu menunjukkan pikiran-pikiran yang dinamis.
"Tapi gini harusnya kita dukung pikiran-pikiran yang dinamis itu karena itu lebih penting. Tapi yang harus kita waspadai adalah masalah-masalah yang mengganggu semangat persatuan kita," tuturnya.
"Jadi untuk apa diskursus yang mengundang perpecahan tapi kalau diskursusnya semakin mencerdaskan kehidupan-kehidupan kita harus kita dukung," lanjut Paloh.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan ada usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi satu kali saja atau bahkan tiga kali masa jabatan.
Arsul awalnya meminta agar usulan perubahan masa jabatan itu tidak disikapi berlebihan. Arsul pun menjelaskan soal dua kali masa jabatan presiden.
"Hanya kalau yang sekarang itu dua kalinya dua kali saklek gitu kan. Artinya kalau dulu 'dapat dipilih kembali' itu kan maknanya dua kali juga sebelum ini. Tapi kan terus-terusan, kalau ini kan hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan lagi. Kemudian ada yang diusulkan menjadi tiga kali (masa jabatan)," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Wacana Presiden 3 Periode Dikhawatirkan Buat Rezim Otoriter Kembali
Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan ada wacana untuk membuat presiden bisa dipilih dalam 3 kali masa jabatan atau menjabat 3 periode. Wacana tersebut dikhawatirkan mengembalikan rezim otoriter berkuasa.
"Tentu itu bagian dari kemunduran demokrasi, karena kita kan mengamandemen Undang-undang Dasar itu kesepakatan periodesasi presiden itu dibatasi 2 kali. Kita khawatirkan rezim otoritarian kembali lagi," kata Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Fernanda Putra Adela, Jumat (22/11/2019).
Fernanda yakin jika wacana tersebut berkembang, maka demokrasi Indonesia terancam. Dia menilai jika wacana presiden bisa menjabat 3 periode bisa saja tahun berikutnya muncul dan disepakati agar presiden bisa menjabat 4 periode.
"Dengan wacana 3 kali, kemudian ada wacana 4 kali dan seterusnya. Itu menunjukkan demokrasi kita ini terancam. Saya pikir wacana seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Negara ini butuh regenerasi secara berkesinambungan, 2 periodesasi itu sangat cukup bagi kepala negara untuk meletakkan program pembangunannya yang bisa diikuti oleh kepala negara berikutnya," ujarnya.
