Jumat, 06 Desember 2019

Skandal Harley di Garuda Bisa Masuk Ranah Pidana dan Perdata

Skandal Harley Davidson yang diangkut melalui pesawat baru Garuda Indonesia berpotensi masuk ranah pidana dan perdata. Sebab, berdasarkan komite audit dewan komisaris ada dugaan itikad tidak baik menghindari pemeriksaan.

Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga menjelaskan, pesawat baru Garuda yakni Airbus A330-900 yang dikirim dari Prancis harusnya tak boleh membawa muatan.

"Pesawat Airbus tersebut itu merupakan pesawat baru yang belum dioperasikan secara komersil, jadi seharusnya nggak boleh bawa muatan kargo. Karena masih baru belum komersil," katanya Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

Kemudian, pesawat itu langsung masuk hanggar setibanya di Indonesia. Menurut komite audit, ada itikad tidak baik yakni menghindari pemeriksaan.

"Di samping itu komisaris mengatakan, bahwa pesawat tersebut langsung menuju hanggar GMF tanpa parkir di apron. Jadi ini ada itikad tidak baik menghindari pemeriksaan. Ini menurut komisaris," ungkapnya.

Menurut komisaris, lanjutnya, berpotensi terjadi pelanggaran pidana dan perdata. Terkait itu, komisaris merekomendasikan Kementerian BUMN mengambil tindakan.

"Kalau menurut komisaris itu bisa ada potensi pelanggaran pidana dan perdata tapi semuanya harus ada pembuktian pihak berwajib," ujarnya.

"Dari itu maka merekomendasikan kepada Kementerian BUMN, untuk mengambil tindakan kepada direksi dan staf Garuda," tambahnya.

Kementerian BUMN Beberkan Bobroknya Garuda di Bawah Ari Askhara

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa ia menerima banyak laporan terkait Garuda Indonesia. Laporan yang diterimanya adalah para karyawan diminta bekerja di luar batas kewajaran.

"Karena kami dapat laporan banyak bahwa ini banyak misalnya karyawan bekerja di luar dari kemampuannya dalam arti manusiawinya, dan sebagainya. Dapat laporan tapi saya belum tahu apakah sesuai aturannya atau nggak," ungkap Arya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

Dia mencontohkan, salah satunya ialah pramugari yang harus bekerja pulang pergi untuk penerbangan Sydney, Australia-Jakarta tanpa menginap. Padahal, itu merupakan pekerjaan berat.

"Misalnya luar negeri Sydney mereka pulang pergi, pramugari, kalau pilotnya nggak. Mereka nggak nginap," tutupnya.

Menteri BUMN Erick Thohir juga membuka peluang merombak direksi Garuda Indonesia.

"Kalau soal perombakan bisa saja, karena kita sedang evaluasi Garuda dengan total," katanya.

Pengusaha Gembira Banget Ari Askhara Dipecat Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mencopot Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara. Pemecatan tersebut merupakan buntut dari kasus penyelundupan Harley Davidson bekas yang ilegal di pesawat Airbus A330-900 baru milik Garuda.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyampaikan kegembiraannya yang sangat besar atas keputusan itu.

"Ini terus terang saya dengan adanya pergantian Dirut Garuda ini, saya sebagai Ketua PHRI dari sektor pariwisata gembira banget," ungkap Hariyadi usai menghadiri rapat koordinasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Menurut Hariyadi, banyak skandal yang tercipta di bawah pimpinan Ari Askhara. Ia menyebutkan skandal kartel tiket pesawat, mendikte pasar, kenaikan harga kargo yang sangat mengganggu para pengusaha.

"Kita yang komplain paling berat karena dia penyebabnya, dia menciptakan praktik kartel (kartel tiket pesawat). Dia mendikte pasar, sampai Traveloka digencet sama dia, segala macam, nggak fair-lah. Bayangkan bukan hanya penumpang yang kena masalah, kargo kan juga jadi mahal banget, naik nggak kira-kira. Itu kan ganggu banget," tegas dia.

Dengan keputusan pemecatan tersebut, Hariyadi berharap industri penerbangan Indonesia menjadi lebih baik. Pasalnya, industri penerbangan merupakan persoalan vital dalam sektor pariwisata.

"Ini mudah-mudahan titik kita membenahi semua itu. Karena ini bicara tidak hanya pariwisata, tapi konektivitas, bicara pertumbuhan ekonomi kita juga," tutup Hariyadi.

Erick Thohir Copot Dirut Garuda, PKB: Ini Momentum Tepat Benahi BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Direktur Utama PT Garuda Indonesia gara-gara dugaan penyelundurpan Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton di pesawat Garuda. PKB memandang saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Erick untuk membenahi BUMN.

"Yang dilakukan Pak Erick sudah benar, karena ini menyangkut integritas seseorang. Saya pikir Dirut itu tidak memberi contoh yang baik sebagai pejabat. Garuda butuh reformasi serius," kata Ketua DPP PKB, Marwan Ja'far, kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).

Marwan yang merupakan anggota Komisi VI DPR yang bermitra kerja dengan BUMN ini menilai Garuda perlu dibenahi karena dia menilai BUMN itu belum menuai kenaikan finansial secara signifikan. Saat inilah momentumnya, diawali penemuan Harley dan Brompton di pesawat.

"Ini adalah momentum tepat untuk mengubah dan membenahi kinerja seluruh perusahaan," kata Marwan.

Dia berharap Garuda bisa bersaing namun digdaya di hadapan maskapai-maskapai internasional. Dia berharap aksi ketegasan Erick tidak berhenti di Garuda.

"Ketegasan terhadap Garuda perlu diikuti dengan ketegasan terhadap BUMN lain yang merugi terus, yang utangnya banyak menumpuk. Kita harus sadar bahwa banyak perusahaan BUMN yang nilai finansialnya negatif, ada 142 BUMN yang merugi dan disubsidi terus," tuturnya.

Dirut Garuda yang dicopot Erick adalah I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara. Dia adalah pemilik Harley yang diterbangkan dari Prancis ke Indonesia. Motor gede itu diterbangkan melalui pesawat Garuda.

Motor tersebut ditaksir memiliki harga Rp 200 hingga 800 juta. Ditambahkan dengan dua sepeda Brompton yang turut dikirim. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 532 juta sampai Rp 1,5 miliar.

Diminta Usut Penyelundupan Harley, Polisi Koordinasi ke Bea Cukai

 Indonesia Police Watch (IPW) meminta polisi ikut mengusut kasus dugaan penyelundupan komponen Harley Davidson dan sepeda Brompton melalui pesawat Garuda Indonesia. Polda Metro Jaya mengatakan bakal berkoordinasi dengan Bea Cukai.

"Gini, itu kan masih ditangani oleh Unit Penindakan Bea Cukai ya itukan baru kemarin (pengungkapan kasusnya). Nanti kita akan coba koordinasi ke sana ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, Jumat (6/12/2019).

Yusri mengatakan pihak Polda Metro Jaya akan menghubungi Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk menanyakan perkembangan kasus itu. Selanjutnya, Polres Bandara disebutnya yang akan berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai.

"Makanya saya mau tanyakan ke sana ya, kan ini ditangani Unit Bea Cukai Soetta jadi kita tanyakan dulu ke Polres Soetta," jelas Yusri.

Yusri menyebut bisa saja terjadi penyerahan atau pelimpahan kasus dari Bea Cukai ke Polda Metro Jaya ataupun ke Polres Bandara. Pihaknya bakal berkoordinasi lebih lanjut soal kasus ini.

"Ya kan nanti ada penyerahannya, nanti kita coba koordinasikan nanti sama Bea Cukai," tegas Yusri.

Sebelumnya, IPW meminta Polda Metro Jaya ikut mengusut kasus dugaan penyelundupan yang dilakukan oleh Dirut Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara. Ari diduga menyelundupkan komponen Harley Davidson dan sepeda Brompton melalui pesawat baru Garuda Indonesia.

"Dirut PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) tak cukup hanya dipecat dari jabatannya. Tapi Direskrimsus Polda Metro Jaya juga harus segera menangkap dan menahannya dalam kasus penyelundupan komponen Harley-Davidson, yang merugikan negara miliaran rupiah," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangannya, Jumat (6/11).